30 September 2025

Get In Touch

Wakil Ketua DPRD Minta Audit Menyeluruh Bangunan Pesantren Pasca Musibah Al-Khoziny

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono

SURABAYA (Lentera) -Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta audit menyeluruh terhadap bangunan pesantren menyusul musibah di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan 86 lainnya mengalami luka-luka.

Dalam pernyataannya, Deni menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban serta keluarga besar Ponpes Al-Khoziny.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dengan duka cita mendalam, kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khoziny. Semoga korban yang wafat mendapat tempat termulia di sisi Allah SWT, dan korban yang dalam perawatan segera diberi kesembuhan,” ungkap Deni Wicaksono, Selasa (30/9/2025).

Ia menegaskan bahwa DPRD Jatim akan mengawal proses penanganan korban agar mendapat dukungan medis, psikologis, dan kebutuhan lainnya.

“DPRD Jatim mengawal untuk memastikan para korban mendapat penanganan terbaik, baik dari aspek medis, psikologis, maupun dukungan lain yang diperlukan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menekankan perlunya langkah preventif dari pemerintah dan instansi terkait untuk mengecek kembali kualitas bangunan pesantren, terutama yang dibangun dalam waktu singkat.

“Ini menjadi momentum bagi Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot se-Jatim untuk membersamai ponpes-ponpes dalam pengecekan kualitas dan keamanan bangunan. Saya mendesak pemerintah dan lembaga terkait segera melakukan audit menyeluruh, membersamai ponpes dalam memastikan kualitas bangunannya aman. Kita harus pastikan keselamatan santri dan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Menurutnya, ponpes memiliki peran strategis dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak bangsa. Karena itu, pendampingan teknis dalam pembangunan harus diperkuat, termasuk dengan melibatkan tenaga ahli.

“Pemerintah daerah perlu melakukan pendampingan pada Ponpes-Ponpes yang sedang membangun. Pendampingan teknis bisa dilakukan dengan mengirimkan ahli teknik sipil ke ponpes yang sedang membangun secara mandiri. Adapun Ponpes yang mendapat dukungan pembangunan dari dana pemerintah pasti telah didampingi ahli manajemen konstruksi bangunan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kualitas dan keamanan bangunan pesantren bukan hanya berpengaruh pada kelancaran pembelajaran, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

“Kualitas dan keamanan bangunan fasilitas pendidikan sangat penting bukan hanya untuk mendukung kegiatan pembelajaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pesantren,” ujar alumnus Universitas Airlangga itu.

“Sekali lagi, keselamatan santri dan masyarakat adalah prioritas utama. Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama agar tidak terulang di masa depan,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.