PALANGKA RAYA (Lentera) – Menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius dari DPRD Palangka Raya.
Menurut Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, kondisi ini berpotensi berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.
"Jika TKD menurun, akan berimbas pada kemampuan daerah untuk membiayai program prioritas,” papar Subandi, Selasa (30/9/2025).
Ia menerangkan, TKD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu jika jumlahnya berkurang, maka ruang fiskal pemerintah daerah juga semakin terbatas.
Selain itu Subandi menyoroti TKD tidak hanya menopang pembangunan infrastruktur, namun mencakup pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Karena itu kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan langkah antisipasi agar pelayanan publik jangan sampai terganggu," ucapnya.
Subandi menyarankan Pemerintah Kota harus melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, perlu adanya kreativitas dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan terhadap TKD tidak terlalu tinggi.
Di satu sisi ia berharap pemerintah pusat tetap memperhatikan kebutuhan daerah dalam hal pembiayaan pembangunan. Ia berpendapat Palangka Raya memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi wilayah, pertumbuhan penduduk, maupun kebutuhan infrastruktur perkotaan.
“Harapannya alokasi TKD tetap proporsional dan berkeadilan, disisi lain, manajemen fiskal Pemda harus lebih kuat serta perencanaan yang lebih realistis,” jelasnya.
Subandi menambahkan, perencanaan anggaran ke depannya juga harus lebih matang dengan memperhitungkan potensi risiko penurunan transfer dari pusat.
Ia menegaskan, DPRD berkomitmen mengawal penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Setiap rupiah yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Keterbatasan anggaran akibat penurunan TKD hendaknya diimbangi dengan efektivitas penggunaan anggaran, jangan sampai kebijakan ini merugikan masyarakat,” tutupnya.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
.jpg)
