MALANG (Lentera) - Universitas Brawijaya (UB) Malang secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Dalam pernyataannya, Rektor UB, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc, menyerukan kepada Amerika Serikat (AS) agar tidak lagi menggunakan hak veto dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas kemerdekaan Palestina.
"Kami mendukung negara-negara yang kemarin sudah mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina. Kami juga menyuarakan kepada seluruh umat manusia untuk mendukung, dan termasuk juga kami menyuarakan kepada AS agar tidak menggunakan hak vetonya. Sehingga demikian, kemerdekaan Palestina akan diakui secara formal oleh PBB," ujar Prof. Widodo, Jumat (3/10/2025).
Selain deklarasi, UB disebut telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk mendukung perjuangan Palestina. Dukungan itu diwujudkan melalui diplomasi akademik dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Palestina.
"Banyak hal yang kami lakukan. Apa yang bisa kami lakukan, ya secara deklarasi, diplomasi, akan kami lakukan. Termasuk juga memberikan bantuan, memberikan beasiswa kepada sebagian kecil teman-teman dari Palestina," ungkapnya.
Simbol solidaritas juga terlihat dari banyaknya bendera Palestina yang berkibar di hampir seluruh penjuru kampus. Menurut Prof. Widodo, hal itu menjadi pengingat bagi sivitas akademika bahwa UB senantiasa berdiri bersama Palestina dan menolak segala bentuk ketidakadilan.
"Nilai-nilai kemanusiaan itu siapapun harus menjunjung tinggi. Tidak boleh menginjak-injak, tidak boleh ada genosida, tidak boleh ada pembunuhan yang tidak beralasan," tegasnya.
Pihaknya juga merencanakan forum group discussion (FGD) yang hasilnya akan disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Forum tersebut akan membahas dukungan akademik terhadap Palestina, sekaligus memperkuat sikap konsisten UB dalam isu kemanusiaan.
Selain itu, pada 24 Oktober mendatang, UB akan menggelar seminar nasional yang membahas masa depan Palestina setelah kemerdekaannya diakui secara internasional.
Sebagai informasi, Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9/2025) lalu secara resmi mengadopsi Deklarasi New York yang mendukung terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Sebanyak 142 negara menyatakan setuju, 10 menolak, dan 12 abstain. Indonesia termasuk negara yang sejak awal konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina.
Meski demikian, dikutip dari berbagai sumber, keputusan Majelis Umum PBB belum sepenuhnya menjamin pengakuan formal terhadap Palestina.
Sebab, dalam Dewan Keamanan PBB, keputusan penting tidak hanya bergantung pada suara mayoritas. Melainkan juga pada sikap lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris.
Jika salah satu negara tersebut menggunakan hak veto, maka resolusi tidak dapat disahkan meskipun mayoritas mendukung. Catatan hingga September 2025 menunjukkan, Amerika Serikat sudah enam kali menggunakan hak veto sejak pecahnya perang Israel–Hamas pada Oktober 2023.
Terbaru, pada 18 September 2025, AS memveto resolusi Dewan Keamanan yang mengusulkan gencatan senjata, pembebasan sandera, dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza. Padahal, hampir semua negara anggota mendukung resolusi tersebut.
Reporter: Santi Wahyu/Editor:Widyawati
.jpg)
