Fraksi PAN DPRD Jatim Tekankan Pentingnya Sinergi Ekskutif dan Legislatif untuk Pemerintahan yang Solid
SURABAYA (Lentera) – Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jawa Timur tahun 2025, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur, Suli Daim menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.
Menurut Suli, keberhasilan pembangunan dan berbagai prestasi yang diraih Jawa Timur selama ini tidak dapat dilepaskan dari peran kolaboratif antara pemerintah provinsi sebagai eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Ia menilai, hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baik antar kedua lembaga merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Prestasi yang dicapai pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur, tentu tidak hanya lahir dari kerja keras pihak eksekutif semata. Di dalamnya juga ada dukungan dan sinergi dengan legislatif. Kalau komunikasi dan koordinasi berjalan baik, maka penyelenggaraan pemerintahan pun akan berjalan dengan baik pula,” ungkap Suli Daim di sela-sela rapat paripurna istimewa DPRD Jawa Timur dalam rangka memperingati HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur, di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Minggu (12/10/2025).
Lebih lanjut, Suli menjelaskan bahwa semangat kerja sama antara eksekutif dan legislatif perlu dijaga dan diperkuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Baik DPRD maupun pemerintah provinsi, kata dia, memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Koordinasi antara dua lembaga ini sangat penting, karena keduanya merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan daerah. Kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik, akan sulit bagi kebijakan publik untuk diterjemahkan secara efektif di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kerja sama yang solid juga akan memperkuat efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan. Dengan komunikasi yang terbuka, DPRD dapat menjalankan perannya secara konstruktif, memberikan masukan dan kontrol tanpa harus menimbulkan gesekan politik yang tidak produktif.
“Legislatif bukan lawan dari eksekutif. Kita adalah mitra yang bersama-sama ingin memastikan pembangunan di Jawa Timur berjalan baik dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suli Daim juga menilai bahwa peringatan HUT ke-80 Jawa Timur merupakan momentum reflektif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Menurutnya, kemajuan teknologi, dinamika sosial, serta tantangan ekonomi global menuntut pemerintah daerah untuk lebih responsif dan inovatif dalam mengambil kebijakan.
“Pemerintah provinsi dan DPRD harus bergerak seirama dalam menghadapi perubahan. Koordinasi yang baik akan membantu kita membuat kebijakan yang adaptif dan solutif bagi masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
