OPINI (Lentera) -Selamat pagi Indonesia! Dicopotnya Erick Tohir dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan demi skenario baru Presiden Prabowo Subianto. Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen.
Alasan lain, ketika dibawah orkestrasi Erick Tohir, BUMN semakin rontok. Punya utang Rp.834 triliun. Ini terjadi pada seri kedua jabatan Presiden Joko Widodo. Sementara Waskita Karya mengalami kerugian besar. Pun Kimia Farmas merugi dengan menutup operasional lima pabrik.
Pertumbuhan aset BUMN waktu itu berjalan landai. Hanya 5,1 persen per tahun. Jauh lebih rendah dibandingkan periode pertama pemerintahan Jokowi, BUMN di bawah kendali Menteri Rini Soemarno yang mencapai 16,3 persen per tahun.
Banyak orang melayangkan kritik pedas. Erick fokus pada jabatan lain. Ketua Umum PSSI dianggap mengganggu kinerjanya BUMN.
BUMN jatuh bangun. Dipilihnya Erick Tohir bukan karena dia memiliki kemampuan dahsyat menangani BUMN. Tapi karena secara politis Erick Tohir pernah menjadi bagian tim kampanye pemilu Jokowi. Jadi wajar jika pengelolaan BUMN carut marut.
Cara Presiden Prabowo
Erick Tohir dicopot 24 Februari 2025. Presiden menunjuk Rosan Roeslani sebagai CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) pada 24 Februari 2025.
BPI Danantara menjadi lembaga hukum baru. Bertugas mengelola investasi dan aset BUMN yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
Pengangkatan Rosan Roeslani bersamaan dengan peluncuran resmi DANANTARA di Istana Negara, Jakarta. Sebagai CEO, Rosan memimpin pengelolaan aset sebesar USD 900 miliar dengan tujuan mengoptimalkan kinerja BUMN dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Sebelum menjadi CEO Danantara, ia menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Wakil Menteri BUMN. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
***
Ambisi Presiden Prabowo mempercepat perekonomian Indonesia diperkirakan semakin melaju karena kekuasaan tertinggi mengkonsolidasikan BUMN ada di tangan Presiden. Jadi Presiden dapat mengontrol langsung kinerja BPI Danantara sehingga lebih mudah melihat dari dekat BUMN-BUMN yang merugi atau berprestasi.
Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, kemungkinan besar komposisi dan tugas BUMN akan berubah signifikan.
BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) bakal fokus pada pengelolaan investasi strategis BUMN.
Sementara itu, Danareksa bisa saja akan tetap mengelola portofolio investasi BUMN untuk optimalisasi keuntungan. Pembagian tugas ini menjadi jelas: keduanya memiliki fokus, lebih spesifik dan mendalam dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
Keduanya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
***
Jadi intinya, diangkatnya Menteri Keuangan Purbaya Sadewa dengan positioning "bakal tumbuhnya perekonomian sampai 8 persen ", tidaklah omon -omon saja. Ada skenario Presiden Prabowo yang bertindak sebagai derigen.
Apalagi Purbaya berani "bongkar sana - ungkit sini" dan bicara terang-terangan di media massa termasuk di medsos.
Skenario Prabowo tidak berhenti pada kepercayaan yang diberikan pada Purbaya Sadewa, tapi terus melebar pada dinamika Kejaksaan Agung yang belakang ini tiba-tiba timbul keberanian merampas aset-aset haram. Menangkap pelakunya. Bahkan uang rampasan atau sitaan senilai Rp. 313 triliun dikembalikan kepada negara.
Inilah sepak terjang Prabowo pada tahun pertama menjadi Presiden Indonesia. Ia berupaya memenuhi janji politiknya ketika kampanye pemilu.
Langkah tegas dan visioner. Presiden Prabowo Subianto membuka tahun pertamanya dengan meniup angin segar. Apakah tahun keduanya akan membawa lebih banyak gebrakan lebih besar lagi?
Rakyat Indonesia sedang menanti hasil nyata.
Semoga, gebrakan-gebrakan ini akan membawa rakyat Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih makmur. Mudah-mudahan 'kekayaan' yang diraih pejabatnya adalah kekayaan hati dan integritas. Wallahu a'lam (*)
Penulis: M. Rohanudin|Editor: Arifin BH
