27 October 2025

Get In Touch

‎Laut China Selatan, antara Utang dan Kedaulatan

ARSIP: Presiden China Xi Jinping dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengikuti upacara penyambutan Balai Agung Rakyat di Lapangan Tiananmen, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024) -AFP
ARSIP: Presiden China Xi Jinping dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengikuti upacara penyambutan Balai Agung Rakyat di Lapangan Tiananmen, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024) -AFP

‎Selamat pagi Indonesia!

‎Utang Kereta Cepat Whoosh warisan mantan Presiden Joko Widodo semakin santer mendarat di ranah netizen. Penyelesaiannya landai tergontai!. Jadi tontonan. Sebuah kontroversi tiada henti. 

‎Sampai pada kekhawatiran: China akan memaksa tukar guling utang senilai Rp 116 triliun itu dengan kekuasaan atas Laut China Selatan (LCS). 

‎Masuk akal jika isu ini diperdebatkan. Dan kajian pun serius karena sejak dinasti Ming (1464-1655) China sudah melakukan penjelajahan ke Laut China Selatan.

‎Menemukan potensi sumber daya alam yang besar, termasuk minyak dan gas bumi. Luasnya berada di area 3,5 juta kilometer persegi. Terhampar di utara Kepulauan Natuna,Indonesia. 

‎Jika disandingkan antara Rp.116 triliun utang Whoosh dengan kekayaan perairan LCS tentu tidak setara. Jangankan dengan LCS yang luasnya luar biasa. Tukar guling dengan kepulauan Ambalat yang luasnya 6 kilometer pastilah Indonesia tidak Sudi, karena ini akan  menusuk  kedaulatan negara. 

‎Presiden Prabowo tentu sangat hati-hati menyikapi langkah-langkah yang bakal merugikan negara. 

‎Seorang presiden berjiwa militer pasti berhitung jika sudah menyentuh ranah kedaulatan negara. Tdak bisa dijualbelikan dengan utang Whoosh yang konon "sudah busuk sejak awal". 

‎Negara punya pengalaman kelam ketika pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. 

‎Indonesia kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan karena kurangnya bukti kuat kedaulatan Indonesia. 

‎Mahkamah Internasional memutuskan, Malaysia memiliki kedaulatan karena "pendudukan efektif" oleh Inggris dan Malaysia selama beberapa dekade.

‎Malaysia dulunya adalah koloni Inggris, sehingga Inggris memiliki peran dalam sejarah pemerintahan Malaysia, termasuk di Pulau Sipadan dan Ligitan. Ketika Malaysia merdeka, Malaysia mewarisi hak-hak dan klaim teritorial yang dimiliki oleh Inggris di wilayah tersebut

****

‎China memiliki sejarah panjang menyangkut klaim atas Laut China Selatan (LCS). Bermula dari penjelajahan laut selama Dinasti Ming. Namun, klaim modern China atas LCS mulai terbentuk pada abad ke-20. 

‎Berikut beberapa titik penting dalam sejarah klaim China atas LCS: 

‎Tahun 1947 pemerintah China mengeluarkan peta dengan "sembilan garis putus-putus" yang mencakup sebagian besar wilayah LCS.

‎Tahun 1952 China, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, menyerahkan Teluk Tonkin ke Vietnam, yang mengurangi klaim wilayah China di LCS.

‎Tahun 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan: klaim China atas LCS berdasarkan "sembilan garis putus-putus" tidak memiliki dasar hukum. Namun,China tidak mengakui keputusan tersebut dan terus mengaku sebagian besar wilayah LCS.

‎Ambisi China merebut LCS bisa dilihat dengan dibangunnya 'pulau buatan' untuk memperkuat klaim wilayahnya. Termasuk mengerahkan kemapuan militernya di kawasan itu. Mereka meletakkan instalasi militer pada pulau-pulau buatan itu. 

‎China juga getol mengembangkan sistem pengawasan maritim terpadu yang canggih untuk memantau kegiatan di LCS sebagai upaya pengawasan wilayah. 

‎Pembangunan infrastruktur ini bertahun-tahun memicu kekhawatiran di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.

ARSIP: Jet tempur F/A-18 Super Hornet milik Amerika Serikat bersiap lepas landas dari Kapal Induk USS Theodore Roosevelt, di Laut China Selatan, Jumat (5/7/2024) -AP
ARSIP: Jet tempur F/A-18 Super Hornet milik Amerika Serikat bersiap lepas landas dari Kapal Induk USS Theodore Roosevelt, di Laut China Selatan, Jumat (5/7/2024) -AP


Situasi terakhir 

‎Sengketa Laut China Selatan (LCS) selalu memanas. Bahkan memicu potensi bentrokan antara Indonesia dan China. 

‎Kapal-kapal penangkap ikan China sering beroperasi di perairan Natuna Utara, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia seluas 200 mil dari garis dasar pantai.

‎Indonesia terus  meningkatkan kekuatan militernya di wilayah LCS dengan menggelar latihan militer dan meningkatkan patroli di perairan Natuna Utara.

‎Potensi konflik antara Indonesia dan China di LCS cukup tinggi, karena kapal-kapal China sering memasuki wilayah ZEE Indonesia. 

‎Pemerintah Indonesia sudah mengajukan protes diplomatik kepada China dan mengusulkan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomasi.

‎Sengketa memiliki dampak signifikan terhadap keamanan nasional Indonesia dan stabilitas regional di Asia Tenggara.

‎Melihat gigihnya Indonesia mempertahankan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kiranya tidak mungkin kita menggadaikan kedaulatan negaran hanya untuk membayar utang kereta cepat Whoosh. 

Diplomasi Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang bertemu beberapakali, pasti juga membahas LCS. 

‎Bangkitlah. Sanggul kembali rambut kita demi Indonesia yang berdaulat. Singkirkan perselisihan yang tidak perlu. Mari melaju meraih Indonesia yang makmur. Rakyat sejahtera "hijau royo-royo". 

‎"Elang itu tidak hanya terbang rendah di langit yang terbatas.Seekor elang layaknya terbang tinggi mengitari langit yg luas". Begitulah Indonesia yang sesungguhnya (*)

Penulis: ‎M. Rohanudin|Editor: Arifin BH

Share:

Punya insight tentang peristiwa terkini?

Jadikan tulisan Anda inspirasi untuk yang lain!
Klik disini untuk memulai!

Mulai Menulis
Lentera Today.
Lentera Today.