PALANGKA RAYA (Lentera) –Minimnya data profil pegawai di sektor pendidikan dinilai dapat menghambat efektivitas kebijakan dan perencanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pendidikan di daerah.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sangat penting guna memastikan setiap tenaga pendidik dan kependidikan, mendapatkan penempatan, pelatihan, dan hak yang sesuai ketentuan.
"Tapi kenyataannya sistem pendataan di beberapa sekolah maupun instansi pendidikan masih belum berjalan secara optimal," papar Syaufwan, Jumat (31/10/2025).
Lebih lanjut ia menerangkan, masih banyak sekolah belum memiliki data profil pegawai yang lengkap dan ter-update, padahal data tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk pemerataan guru, peningkatan kompetensi, maupun pengusulan formasi tenaga pendidik baru.
Menurut Syaufwan, minimnya data profil pegawai akan berpengaruh terhadap kebijakan rekrutmen dan rotasi tenaga pendidik di Kota Palangka Raya.
"Tanpa adanya data yang valid, pemerintah akan kesulitan melakukan pemerataan guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan masing-masing tiap sekolah," jelasnya.
Syaufwan menambahkan, DPRD menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya melalui Dinas Pendidikan, agar segera membentuk sistem berbasis data terintegrasi untuk memetakan seluruh tenaga pendidik, baik ASN maupun non-ASN.
Sistem ini diharapkan bisa diakses lintas instansi dan diperbarui secara berkala.
Data berbasis digital ini harus terhubung dengan sistem kepegawaian daerah dan pendidikan nasional, sehingga setiap perubahan dapat dipantau secara 'real time'.
"Tujuan yang ingin dicapai adalah agar kebijakan pendidikan bisa lebih tepat sasaran,” ucapnya.
Selain itu, DPRD juga mengusulkan agar Pemkot Palangka Raya melibatkan operator sekolah dan tenaga IT dalam pelatihan pengelolaan data digital. Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan semua sekolah mampu melakukan input data pegawai secara benar dan berkelanjutan.
“DPRD siap mendukung alokasi anggaran untuk penguatan sistem informasi pendidikan daerah, karena data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang akurat dan berdampak nyata bagi kemajuan pendidikan,” pungkasnya.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
