SURABAYA (Lentera) -Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026 sebesar Rp12,7 triliun. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (10/11/2025).
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, APBD Tahun 2026 yang baru saja disahkan menjadi “kado” bagi warga Kota Pahlawan. Hal itu disampaikannya setelah rangkaian pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi, hingga finalisasi RAPBD dinyatakan selesai dan disahkan bertepatan dengan Hari Pahlawan.
“Sejak awal kami ingin APBD 2026 menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya,” kata Fathoni ketika ditemui Lentera di ruangannya, Senin (10/11/2025).
Politisi dari Fraksi Golkar ini menjelaskan, APBD 2026 memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir yang saling terkoneksi, serta berbagai program perlindungan sosial.
"Termasuk pemberdayaan Gen Z di tingkat RW, perluasan beasiswa Pemuda Tangguh, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)," jelasnya.
Fathoni berharap program-program tersebut membuka peluang ekonomi baru di berbagai kawasan dan berdampak langsung pada upaya pengentasan kemiskinan.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program setelah APBD disahkan. Ia mengingatkan agar Pemkot tidak mengulang pola tahun-tahun sebelumnya, di mana triwulan pertama masih tersita untuk perencanaan tanpa realisasi signifikan.
“APBD ini dinantikan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi. Karena itu jangan menunggu terlalu lama,” tegasnya.
Ia juga menyebut target pemerintah pusat untuk pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen sebagaimana arahan Presiden Prabowo harus didukung oleh percepatan serapan anggaran di daerah.
“Yang penting sekarang pelaksanaannya. Serapan tidak boleh rendah di awal lalu menumpuk di akhir tahun. Mudah-mudahan bisa berjalan baik sesuai RPJMD Wali Kota Surabaya," tutupnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot langsung bergerak setelah APBD 2026 diketuk palu. Menurutnya, persiapan lelang proyek pembangunan bisa dilakukan sejak sekarang sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai pada Januari 2026.
“Kontraknya memang Januari, tapi prosesnya sudah bisa dilakukan. Sehingga Januari juga bisa jalan,” ujarnya.
Eri juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang menginisiasi program rumah hunian layak. Pemkot dan DPRD disebut telah sepakat memperjelas kriteria penerima bantuan agar sasaran program lebih tepat.
Ia menyinggung penyaluran beasiswa sebagai contoh pentingnya pembatasan yang rasional.
“Kalau satu keluarga lebih dari dua anak, ya tidak bisa semua kita bantu. Anggarannya tidak akan cukup,” katanya.
Terkait pendapatan daerah, Eri menargetkan PAD Surabaya dapat meningkat hingga sekitar Rp10 triliun, dari capaian beberapa tahun terakhir yang berada di kisaran Rp8 triliun.
Kenaikan ini akan ditempuh melalui optimalisasi aset daerah agar tidak mangkrak, peningkatan pendapatan reklame dengan mengganti model penerangan menjadi neon fog yang lebih terang.
Model reklame baru tersebut tidak membebani Pemkot karena biaya listrik ditanggung pihak ketiga, sementara pemkot tetap memperoleh pendapatan.
"Inovasi pendapatan daerah menjadi keharusan, terutama setelah adanya pengurangan TKD sekitar Rp730 miliar," tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
