GAZA (Lentera) -Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menuding Israel sengaja menghambat masuknya bantuan penting ke Gaza dan melumpuhkan operasional lembaga tersebut.
Hal itu terjadi saat warga Palestina kini menghadapi hujan lebat dan musim dingin tanpa tempat berlindung memadai.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyampaikan hal itu di hadapan Komite Keempat Majelis Umum PBB pada Kamis (13/11/2025), dengan merujuk temuan terbaru Komisi Penyelidikan PBB serta putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang mewajibkan Israel mencabut pembatasan terhadap lembaganya.
“Menjaga mandat dan operasi UNRWA diwajibkan oleh hukum internasional, hal ini vital bagi kelangsungan hidup jutaan warga Palestina dan penting bagi solusi politik,” ujar Lazzarini.
Ancaman kekurangan dana dan akses terbatas
Dalam konferensi pers di markas besar PBB di New York, Lazzarini mengungkapkan bahwa UNRWA menghadapi kekurangan dana serius yang mengancam kelanjutan layanan-layanan esensial.
Ia mendesak negara-negara donor memberikan dukungan tambahan, apalagi setelah Amerika Serikat menangguhkan pendanaan.
“Kami beroperasi minggu demi minggu, bulan demi bulan. Saya tahu bahwa mulai hari ini, kami akan dapat memproses gaji kami pada November, tetapi tidak tahu apakah kami akan dapat memproses gaji kami pada bulan Desember,” katanya, dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (14/11/2025).
Situasi diperparah setelah Israel melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya akibat tuduhan tanpa bukti bahwa sejumlah staf terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Sejak itu, staf internasional UNRWA harus dipulangkan dari Gaza dan Tepi Barat, sehingga distribusi bantuan menjadi sangat terbatas.
Meski demikian, UNRWA masih mempekerjakan 12.000 staf lokal di Palestina. “Sekitar 75.000 orang ditampung di 100 lokasi kami di Jalur Gaza,” ujar Lazzarini.
Ia menambahkan, UNRWA telah memberikan lebih dari 15 juta konsultasi kesehatan primer dalam dua tahun terakhir, dengan rata-rata pelayanan saat ini mencapai sekitar 14.000 kunjungan per hari. Layanan pendidikan bagi puluhan ribu anak juga tetap berjalan.
“Jika tidak ada aliran dana baru yang signifikan, penyediaan layanan penting bagi jutaan pengungsi Palestina di seluruh wilayah akan terganggu,” tegasnya.
Bantuan tidak cukup, hujan lebat perburuk kondisi
Meskipun gencatan senjata yang ditengahi AS sudah berlaku sejak 10 Oktober, bantuan yang masuk ke Gaza jauh dari target 600 truk per hari. Jurnalis Al Jazeera, Hind Khoudary, melaporkan hanya sekitar 150 truk yang masuk setiap hari.
“Banyak keluarga Palestina yang mengatakan tidak ada terpal, tidak ada tenda, dan mereka tidak menerima bantuan kemanusiaan apa pun, meskipun truk bantuan telah tiba,” ujar Khoudary, melaporkan dari Deir el-Balah, Gaza tengah.
Minimnya pasokan, ditambah cuaca dingin dan hujan, menciptakan kondisi “mimpi buruk” bagi keluarga di kamp-kamp darurat.
PBB juga memperingatkan bahwa krisis kelaparan masih sangat parah, terutama di Gaza utara yang pada Agustus lalu telah dinyatakan mengalami bencana kelaparan.
Penyeberangan bantuan dibuka kembali
Mengutip Kompas, awal pekan ini, truk bantuan kemanusiaan dan kargo komersial kembali dapat melintasi perbatasan Zikim di Gaza utara setelah dua bulan ditutup. Pembukaan kembali itu disambut hangat badan-badan PBB dan warga Palestina.
Sopir truk Palestina, Abdulkarim Abu Daqqa, menyebut sudah ada 80 truk yang dimuat pada Kamis (13/11/2025). Ia berharap penyeberangan bisa terus dibuka agar krisis kemanusiaan dapat sedikit teratasi.
Seorang juru bicara COGAT, lembaga Kementerian Pertahanan Israel yang menangani urusan sipil di wilayah pendudukan, mengatakan bahwa penyeberangan tersebut akan dibuka secara permanen (*)
Editor: Arifin BH
