SURABAYA (Lentera) -Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf menyampaikan bahwa pagelaran wayang kulit merupakan bagian dari revitalisasi budaya dan bentuk peneguhan nilai spiritual, serta etika di tengah derasnya pembangunan fisik di Jawa Timur.
Pagelaran Wayang Kulit kembali digelar di halaman Kantor DPRD Jawa Timur setelah vakum lebih dari satu dekade. Acara yang menampilkan dalang Ki Purbo Asmoro dengan lakon Wahyu Katresnan itu menjadi puncak filosofis peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur sekaligus menandai dimulainya kembali tradisi kebudayaan di lingkungan gedung wakil rakyat.
“Pagelaran wayang kulit yang kita laksanakan hari ini adalah bagian dari peringatan hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur,” ungkap Musyafak Rouf, Sabtu (15/11/2025).
Musyafak mengingatkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu dari delapan provinsi pertama yang dibentuk pada awal kemerdekaan, tepatnya pada 12 Oktober 1945. Dengan sejarah yang panjang, ia menilai Jawa Timur telah menunjukkan kematangan dalam bernegara, sejalan dengan slogan Jatim Tangguh Terus Bertumbuh yang menekankan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun ia menegaskan pentingnya keseimbangan.
“Di antara hiruk-pikuk pertumbuhan fisik dan infrastruktur, kita menyadari perlunya pondasi spiritual dan etika,” katanya.
Ia menilai bahwa kembalinya tradisi wayangan di DPRD Jatim merupakan ruang peneguhan kearifan lokal yang sempat lama absen di lingkungan pemerintahan.
“Melalui inisiatif DPRD Jatim, kita mendeklarasikan gerakan revitalisasi budaya. Sebuah komitmen untuk membersihkan kerutan ‘sukerta’ yang mungkin melekat pada lingkungan sosial dan politik kita,” tuturnya.
Menurutnya, tema “Meruwat Jawa Timur, Merawat Indonesia” menggambarkan upaya pemurnian dari berbagai persoalan sosial serta pencegahan potensi konflik horizontal berbasis perbedaan keyakinan.
Ia mencontohkan ajaran dalam lakon pewayangan seperti Asta Brata dan kisah Kresna Duta yang menekankan kepemimpinan berbasis moral dan perlindungan rakyat.
“Inilah mantra yang kami gunakan di DPRD Jawa Timur. Setiap kebijakan dan pengawasan anggaran harus lolos ujian filosofis ini: apakah benar-benar bermanfaat bagi rakyat atau hanya melayani segelintir kepentingan,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Edito: Arifin BH
