Dishub Kota Malang Siapkan Rp1,9 Miliar untuk Layanan Transportasi Pelajar Gratis di APBD 2026
MALANG (Lentera) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang menyiapkan langkah baru untuk meningkatkan layanan transportasi publik gratis bagi pelajar pada tahun anggaran 2026. Melalui skema Buy The Service (BTS), Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar yang difokuskan untuk subsidi layanan bagi anak sekolah.
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan pihaknya telah melakukan perhitungan dan penyusunan konsep terkait implementasi BTS tersebut.
"BTSnya dalam bentuk untuk anak sekolah. Dimungkinkan juga kami bentuk terkait pengaturan re-routing. Itu bisa jadi satu kesatuan bagian dari feeder juga nanti," ujar pria yang akrab dengan sapaan Jaya, Sabtu (29/11/2025).
Diharapkannya, layanan transporatis publik gratis bagi pelajar ini dapat berjalan seiring dengan penataan jaringan angkutan. Sebagai bagian dari sistem pengumpan atau feeder yang dapat mendukung layanan Transjatim koridor Malang Raya.
Jaya menegaskan, anggaran Rp1,9 miliar yang disiapkan bukan ditujukan untuk peremajaan angkot. Disebutkannya, anggaran daerah tidak akan mampu menanggung pembiayaan peremajaan kendaraan dalam skala besar tersebut.
"Sebab diperkirakan, BTS akan memanfaatkan armada angkutan kota (angkot) eksisting sebanyak 80 unit," ungkap Jaya.
Lebih lanjut, Jaya menerangkan, alokasi terbesar dari anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional layanan pelajar. Pasalnya skema ini mengubah mekanisme yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang.
Selama ini, diketahui Disdikbud menyediakan 9 unit elf dan 6 bus sekolah untuk mengantar pelajar. "Mulai 2026, seluruh pembiayaan itu akan dikonversi ke angkutan kota (angkot) eksisting," katanya.
Jaya juga berharap langkah tersebut dapat membantu menghidupkan kembali operasional angkot yang selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan jumlah penumpang.
Dengan skema BTS, angkutan kota akan berperan sebagai moda transportasi resmi bagi pelajar. Anggarannya digunakan untuk kebutuhan perawatan dan biaya operasional para pengemudi angkot.
"Operasional itu seperti BBM. Kalau dihitung matematis, sekali jalan Rp5 ribu, pulang-pergi Rp10 ribu. Ini untuk membiayai kendaraannya sendiri," jelasnya.
Selama ini, seluruh kebutuhan operasional armada bus dan elf sekolah masih ditanggung penuh oleh Disdikbud. Namun melalui konversi ke angkutan kota eksisting, Dishub berharap pembiayaan dapat lebih efektif sekaligus menggerakkan sektor transportasi lokal.
Jaya juga menyebut, skema ini diharapkan menjadi bagian dari integrasi layanan transportasi publik dengan Trans Jatim. Integrasi tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat dukungan terhadap penggunaan transportasi umum di Kota Malang. (ADV)
Reporter: Santi Wahyu
Editor : Lutfiyu Handi
