MALANG (Lentera) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menyebut sebanyak 49 sekolah di wilayahnya akan mendapatkan program revitalisasi pada tahun 2026.
Program tersebut sepenuhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan oleh kementerian terkait.
"Jumlahnya lumayan, ya. Mencakup Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), terus ada Taman Kanak-Kanak (TK), termasuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, Kamis (18/12/2025).
Dijelaskannya, tingkat kerusakan bangunan sekolah yang akan direvitalisasi bervariasi, mulai dari kategori kerusakan menengah, sedang, hingga berat.
"Kerusakannya beragam. Ada yang kategori menengah, sedang, sampai berat. Untuk yang masuk kategori berat, biasanya revitalisasi disertai dengan pembangunan fisik," jelasnya.
Lebih lanjut, Adhim menegaskan revitalisasi sekolah tidak hanya menyasar ruang kelas. Dalam pelaksanaannya, program ini juga dapat mencakup pembangunan atau perbaikan toilet sekolah, perpustakaan, serta ruang belajar pendukung lainnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Terkait mekanisme pengusulan program, Adhim menyebut Disdikbud Kota Malang tidak mengajukan langsung revitalisasi sekolah ke kementerian. Seluruh proses berawal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diinput secara mandiri oleh masing-masing sekolah.
"Di Dapodik ada menu kondisi ruang kelas dan sarana prasarana. Dari situ, sekolah menganalisis sendiri tingkat kerusakannya," ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila melalui data Dapodik ditemukan ketidaksesuaian komposisi sarana prasarana, seperti rasio jumlah kamar mandi dengan jumlah siswa, maka pemerintah pusat akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan yang tercatat.
"Misalnya juga sekolah belum memiliki perpustakaan, nanti bisa diberikan pembangunan perpustakaan. Semuanya menyesuaikan dengan data kebutuhan di Dapodik," katanya.
Untuk besaran anggaran revitalisasi, Adhim memastikan setiap sekolah menerima nominal yang berbeda-beda. Nilai anggaran tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan dan kebutuhan sarana prasarana masing-masing sekolah.
Ia juga menegaskan, kementerian terkait turut melibatkan fasilitator dari sejumlah perguruan tinggi untuk mendampingi sekolah.
"Di Kota Malang, fasilitatornya berasal dari Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang (Polinema), ITN Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Mereka mendampingi proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hingga perhitungan harga," jelas Adhim.
Sementara itu, terkait peran APBD Kota Malang, Adhim mengakui alokasi anggaran daerah untuk revitalisasi sekolah pada tahun 2026 mengalami penurunan.
Kondisi tersebut membuat Disdikbud berharap dukungan pemerintah pusat melalui APBN dapat mengoptimalkan perbaikan infrastruktur pendidikan.
Di sisi lain, pihaknya tetap membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
"CSR tetap kami gandeng. Kami sampaikan data kebutuhannya, kemudian tergantung dari pihak pemberi CSR," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
