PALANGKA RAYA (Lentera) – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mendukung langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) yang mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh masyarakat, untuk tidak menyalakan kembang api Menjelang malam pergantian Tahun Baru 2026,
Subandi menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan, akibat bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan beberapa wilayah lainnya. "Imbauan larangan penggunaan kembang api adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang tengah menghadapi tantangan," papar Subandi, Rabu (31/12/2025).
Selain itu, Pemprov juga menekankan risiko bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kembang api, seperti kebakaran maupun cedera fisik, yang dapat mengganggu suasana perayaan tahun baru yang semestinya penuh kedamaian. "Kebijakan larangan kembang api sejalan dengan rasa empati terhadap korban bencana, selain itu mengantisipasi risiko keselamatan serta kondisi ekonomi masyarakat saat ini," ucap Subandi.
Ia menambahkan, adanya kembang api seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang mana bisa dialihkan untuk bantuan bagi mereka yang terdampak bencana.
Subandi juga mengajak masyarakat mencari alternatif bentuk perayaan yang lebih bermakna dan ramah lingkungan, seperti kegiatan bakti sosial atau doa bersama untuk kebaikan bangsa dan negara.
DPRD Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Daerah berkomitmen akan mengawal pelaksanaan imbauan tersebut, dengan melakukan pengawasan bersama di sejumlah titik yang biasanya menjadi lokasi tempat bermain kembang api.
"Kami berharap momen pergantian tahun sebagai momen untuk mempererat tali persaudaraan serta memperkuat semangat gotong royong diantara masyarakat," pungkasnya. (*)
Reporter : Novita
Editor : Lutfiyu Handi
