SURABAYA (Lentera) -Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) sepanjang 2025 melakukan pendampingan pendampingan terintegrasi kepada 5.250 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Pendampingan terintegrasi, mulai dari pelatihan pemasaran hingga pengurusan legalitas usaha secara gratis tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mendorong UMKM naik kelas.
Kepala Dinkopumdag Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, menjelaskan pendampingan difokuskan pada aspek krusial yang kerap menjadi kendala pelaku usaha, seperti pelatihan pemasaran, sertifikasi halal, pendaftaran merek, hingga pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Kami memberikan pendampingan secara menyeluruh. Banyak pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal, tetapi belum memiliki NIB. Di sinilah peran kami untuk mendampingi prosesnya satu per satu sampai tuntas,” jelas Mia, Senin (19/1/2026).
Memasuki tahun 2026, Dinkopumdag menargetkan pendampingan terhadap 5.250 UMKM, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, fokus tahun ini tidak hanya pada jumlah, melainkan peningkatan kualitas produk agar omzet pelaku usaha turut meningkat.
“Target jumlahnya sama seperti tahun lalu, tetapi kami menambahkan fokus pada pendampingan yang berdampak langsung pada peningkatan omzet UMKM,” tuturnya.
Program pendampingan tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh para pedagang di Sentra Wisata Kuliner (SWK). Salah satunya dirasakan oleh Mila Via (48), pemilik stan Angkringan Bestie di SWK Bendul Merisi.
Sebagai orang tua tunggal, Mila mengaku sangat terbantu dengan berbagai fasilitas gratis yang disediakan Pemkot Surabaya, mulai dari rombong, meja kursi, hingga fasilitas penunjang seperti listrik, air, dan Wi-Fi.
“Saya mulai berjualan dua tahun lalu setelah suami meninggal. Di SWK ini rombong gratis, fasilitas lengkap, dan yang paling membantu NIB serta sertifikat halal diuruskan secara kolektif dan gratis,” ungkapnya.
Selain fasilitas fisik, Mila juga merasakan dampak positif dari berbagai event yang digelar Pemkot Surabaya. Bahkan, stan miliknya pernah meraih Juara 1 lomba kuliner antar-SWK dalam acara yang dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Pengalaman serupa dirasakan M. Zainal Abidin (55), pedagang soto dan mie ayam di SWK Bendul Merisi yang telah berjualan sejak 2007. Meski sempat terdampak pandemi, bantuan sarana prasarana dan sertifikasi halal gratis membuat usahanya tetap bertahan.
“Semuanya gratis, dari rombong sampai sertifikat halal. Modal saya tinggal bahan baku saja. Ini sangat membantu kami masyarakat kecil,” ujar Zainal yang kini mengantongi omzet sekitar Rp5 juta per bulan.
Melalui pendampingan berkelanjutan ini, Pemkot Surabaya berharap para pelaku UMKM tidak hanya sekadar berjualan, tetapi memiliki legalitas dan standar produk yang kuat sehingga mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
