MADIUN (Lentera) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Balai Kota Madiun, Jawa Timur, untuk menelusuri dokumen dan barang bukti elektronik terkait dugaan pemerasan fee proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Kamis (29/1/2026).
Pantauan di lokasi, sedikitnya delapan kendaraan yang membawa tim penyidik KPK terparkir di halaman Balai Kota Madiun, Jalan Pahlawan Nomor 37, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Kartoharjo. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 09.30 WIB.
Selama proses berlangsung, pintu gerbang balai kota ditutup dan dijaga aparat keamanan. Sejumlah penyidik mengenakan rompi bertuliskan KPK terlihat keluar masuk gedung melalui pintu utama. Hingga pukul 12.00 WIB, penggeledahan masih berlangsung.
Informasi yang dihimpun, penyidik menyasar sejumlah ruangan strategis, antara lain ruang kerja wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, Bagian Umum, serta ruang staf ahli.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sehari sebelumnya, Rabu (28/1/2026), penyidik telah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun.
“Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan dan menyita beberapa surat, dokumen, dan barang bukti elektronik yang mendukung penyidikan perkara ini. Selain itu, penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah puluhan juta rupiah,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).
Selain Kantor Dinas Pendidikan, pada hari yang sama penyidik juga menggeledah rumah KP, aparatur sipil negara (ASN) Kota Madiun, di Jalan Poncowolo, Kecamatan Kartoharjo. Dari lokasi tersebut, penyidik membawa sejumlah koper yang diduga berisi dokumen dan barang bukti.
Sebelumnya, KPK juga menggeledah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta rumah seorang perempuan berinisial RN di Jalan Setiaki, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo. Dari rumah RN, penyidik menyita dua unit mobil mewah jenis Pajero dan Mercedes-Benz.
Serangkaian penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Madiun yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah, serta pihak swasta Rochim Ruhdiyanto.
KPK menyatakan, penyidikan masih berjalan dan akan terus menelusuri aliran dana serta peran para pihak dalam perkara tersebut.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo/Editor: Ais
