SURABAYA (Lentera) - Tidak meratanya pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama dalam, kegiatan reses Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi mulai dari kesejahteraan sosial, pendidikan, lingkungan, hingga pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat.
Salah satu keluhan yang mengemuka adalah belum meratanya distribusi dapur MBG, sehingga sebagian warga belum menerima manfaat program tersebut secara tepat waktu.
Warga menilai, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan di tingkat desa, meskipun program MBG telah dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo.
Menanggapi keluhan itu, dr. Benjamin menyatakan bahwa aspirasi warga akan segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa pemerataan MBG merupakan kewajiban pemerintah daerah agar seluruh masyarakat mendapatkan manfaat yang sama.
“Keluhan masyarakat cukup jelas, yaitu belum meratanya pembangunan dapur MBG. Ini menyebabkan mereka terlambat menerima bantuan Pak Prabowo. Padahal program ini sudah dicanangkan sejak beliau menjabat presiden,” ungkap Benjamin, Senin (09/02/2026).
Selain program MBG, warga juga menyampaikan persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal. Mereka berharap adanya dukungan fasilitas serta pendampingan teknis agar persoalan lingkungan dapat ditangani secara berkelanjutan.
Menjawab hal tersebut, dr. Benjamin menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan dinas terkait, termasuk kerja sama dengan sektor swasta.
“Untuk persoalan sampah, kami sampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bisa membantu melalui program mereka. Tapi masyarakat juga perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperkuat pengelolaan sampah,” jelasnya.
Aspirasi lain yang turut disampaikan, adalah permintaan perhatian dan penghargaan bagi para guru, khususnya guru honorer yang bertugas di desa. Sebagai anggota Komisi E yang membidangi pendidikan, dr. Benjamin menilai aspirasi tersebut perlu diperjuangkan.
“Kami akan memasukkan masukan ini kepada Dinas Pendidikan. Jika ada program membantu guru, termasuk penghargaan atau peningkatan kesejahteraan, itu pasti akan kami dorong,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, dr. Benjamin juga menyoroti meningkatnya kasus penyakit jantung bawaan pada anak. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 50 ribu anak di Indonesia mengidap penyakit tersebut.
“Sebagai anggota Komisi E, kami sangat memperhatikan kasus jantung bawaan ini. Penanganannya harus melalui program kesehatan yang lebih masif, terjangkau, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menjelaskan, reses tersebut tidak hanya bertujuan menyerap aspirasi, tetapi juga memetakan potensi desa serta peluang masuknya program pemerintah. Menurutnya, program MBG, penguatan pendidikan, dan pengelolaan lingkungan dapat menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pranti.
“Reses ini membuka peluang agar desa seperti Pranti bisa mendapatkan program-program yang tepat sasaran. Mulai dari MBG, pendidikan, lingkungan, hingga kesehatan. Semua harus terintegrasi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” paparnya.
Anggota DPRD Jawa Timur tiga periode itu menegaskan, komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi warga hingga tingkat provinsi.
“Kami berkomitmen mengawal semua aspirasi ini. Tidak boleh ada desa yang tertinggal, terutama dalam program nasional seperti MBG. Komunikasi dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
