JAKARTA (Lentera) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut banyak program pemerintah yang tidak tepat sasaran akibat persoalan data. Di antaranya yaitu program bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang 45 persen di antaranya tidak tepat sasaran.
"Program PKH dan bansos 45 persen tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul dalam rapat konsultasi dengan DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2026) melansir Kompas.
Gus Ipul juga mengatakan bahwa ada 15 juta lebih warga yang tergolong dalam desil 6 sampai 10 tercatat sebagai penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Padahal, seharusnya mereka tidak berhak menerima karena desil 6 sampai 10 adalah masyarakat Indonesia yang tergolong menengah sampai kaya.
Dengan demikian, Gus Ipul mengatakan ada 15 juta lebih keluarga lebih mampu malah terlindungi.
Justru sebaliknya, sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam Desil 1 sampai 5 justru tidak terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan.
Pengertian desil 1 sampai 5 sendiri adalah desil 1 (sangat miskin), desil 2 (miskin), desil 3 (hampir miskin), dan desil 4 (rentan miskin).
"Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih," ujar Gus Ipul.
Pemutakhiran Data Oleh karena itu, pemerintah pemerintah terus menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN sendiri adalah sistem pendataan baru yang dikembangkan untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bansos di Indonesia.
"DTESN ini baru lahir Februari 2025, baru lahir belum sempurna. Namun jika tidak diperbaiki selama ini bansos, subsidi sosial tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul.
Pemerintah, jelas Gus Ipul, terus berkoordinasi dalam memperbarui data DTSEN yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Kemensos dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah dalam proses tersebut.
Ia menegaskan, perbaikan data akan terus dilakukan agar bantuan sosial, termasuk PBI JK benar-benar menyasar kelompok miskin dan rentan.
"Jika data tidak diperbaiki, ketidakadilan akan terus terjadi. Karena itu pemutakhiran ini adalah upaya menghadirkan keadilan sosial," ujar Gus Ipul. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
