PALANGKA RAYA (Lentera) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya diminta untuk memaksimalkan pelibatan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dalam penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.
Saran ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, yang menyarankan agar dalam penerapannya menggunakan strategi komunikasi yang lebih realistis dan tidak bersifat elitis. Cara ini dilakukan dengan merangkul tokoh lokal seperti ketua RT/RW dan tokoh masyarakat, sehingga pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang lebih akurat.
Menurut Hatir, dengan melibatkan SDM lokal dalam proses pendataan memiliki keunggulan, karena adanya pemahaman mendalam tentang kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masing-masing daerah.
"Selain itu bisa membangun kepercayaan yang lebih baik dan memudahkan akses ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk para pelaku usaha di sektor informal dan digital yang umumnya sulit dijangkau," tuturnya.
Lewat pemberdayaan SDM lokal, menurut Hatir, akan dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dalam pengumpulan data dan memastikan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Lewat pendekatan yang merakyat, masyarakat akan lebih mudah memahami manfaat sensus bagi pembangunan daerah dan lebih terbuka untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap.
"Sensus ekonomi perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, dan pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui tokoh yang dipercayai, seperti ketua RT/RW maupun tokoh masyarakat lainnya," jelasnya.
Hatir menekankan, peran tokoh lokal seperti ketua RT/RW dan tokoh masyarakat sangat krusial dalam memfasilitasi proses pendataan, menyampaikan sosialisasi kepada warga, mengurangi kekhawatiran warga terkait penggunaan data, serta membantu petugas pendataan menjangkau lokasi-lokasi terpencil atau sulit diakses.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
