SURABAYA (Lentera) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022–2027 Saifullah Yusuf mengatakan PBNU saat ini memfokuskan konsolidasi organisasi untuk mempersiapkan pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang direncanakan berlangsung pada pertengahan 2026.
“Sekarang semuanya sedang konsolidasi untuk persiapan Muktamar. Jadi fokus kami sekarang semua ke Muktamar, rencananya antara Juli atau Agustus,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Gedung PWNU Jatim, Surabaya melansir Antara, Minggu (15/3/2026).
Ia menjelaskan, persiapan Muktamar tersebut meliputi konsolidasi internal organisasi hingga verifikasi administrasi kepengurusan yang berhak menjadi peserta dalam forum tertinggi organisasi tersebut.
Selain melakukan konsolidasi organisasi, ia juga menyampaikan bahwa PBNU sedang memanfaatkan momentum silaturahim dengan para ulama sepuh untuk memohon doa restu menjelang pelaksanaan Muktamar.
Ia menuturkan, agenda silaturahim tersebut antara lain dengan sejumlah kiai sepuh di berbagai pesantren di Jawa Timur.
“Nanti setelah itu saya biasanya akan lanjut sowan pada beberapa ulama, khususnya kiai-kiai sepuh seperti ke Ploso, Lirboyo, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Fuad Sidogiri, dan beberapa lagi yang lain untuk mohon doa restu,” ujarnya.
Sementara itu, terkait lokasi pelaksanaan Muktamar, ia mengatakan hingga kini masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan karena harus melalui mekanisme rapat organisasi.
Ia menyebut, terdapat sejumlah alternatif lokasi, baik di wilayah Jawa maupun di luar Jawa yang tengah dipertimbangkan oleh PBNU.
“Untuk lokasinya sendiri masih belum ditentukan. Ada beberapa pilihan, tapi nanti akan diputuskan melalui proses rapat,” tuturnya.
Di sisi lain, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia itu, PBNU juga membentuk tim panel yang bertugas memverifikasi dokumen kepengurusan guna memastikan pihak yang berhak menjadi peserta Muktamar.
Tim panel tersebut, lanjutnya, diketuai oleh Muhammad Nuh sebagai bagian dari unsur Syuriah PBNU dan beranggotakan sejumlah pengurus lainnya.
“Tim ini bertugas memeriksa seluruh berkas yang terkait dengan surat keputusan kepengurusan, karena ini menyangkut siapa yang berhak menjadi peserta Muktamar,” kata Gus Ipul.
Tak hanya itu, ia menegaskan peserta Muktamar harus berasal dari kepengurusan yang sah dengan dokumen yang ditandatangani secara lengkap oleh Rais Aam, Ketua Umum, Katib Aam, dan Sekretaris Jenderal.
“Yang berhak menjadi peserta adalah yang memang ditandatangani lengkap, yakni ada Rais Aam, Ketua Umum, Katib Aam, dan Sekjen,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh pengurus di tingkat cabang maupun wilayah untuk memusatkan perhatian pada tahapan persiapan menuju Muktamar agar pelaksanaannya berjalan lancar.
“Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh pengurus cabang dan pengurus wilayah, mari kita fokuskan energi kita untuk persiapan Muktamar,” imbuhnya.
Editor: Arief Sukaputra
