MALANG (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengusulkan 2 lokasi exit tol pada proyek jalan Tol Malang-Kepanjen, masing-masing berdekatan dengan kawasan industri Bululawang dan SMA Taruna Nusantara di Pagak untuk mempermudah akses pendidikan serta aktivitas industri di wilayah Malang selatan.
"Kami mengusulkan exit menuju ke SMA Taruna Nusantara dan kawasan industri di Bululawang," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, dikutip pada Rabu (25/3/2026).
Dikatakannya, usulan dua exit tol tersebut awalnya belum masuk dalam perencanaan. Pemkab melalui Bappeda kemudian mengusulkan penambahan akses itu agar pengguna tol lebih mudah menjangkau titik-titik strategis di wilayah selatan.
Menurut Tomie, exit tol dekat SMA Taruna Nusantara akan sangat membantu mobilisasi siswa, guru, dan wali murid. Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Malang, menampung ratusan siswa dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahun.
Sementara itu, exit tol yang mengarah ke kawasan industri Bululawang diharapkan mendukung distribusi logistik dan mobilitas tenaga kerja. Kawasan ini merupakan pusat ekonomi penting di Kabupaten Malang yang menyerap ribuan tenaga kerja lokal, sehingga akses tol yang cepat diyakini akan meningkatkan efisiensi kegiatan industri.
"Harapannya, keberadaan exit tol di titik-titik strategis seperti pendidikan dan kawasan industri akan memberikan dampak positif yang luas. Mulai dari kemudahan mobilitas, peningkatan kualitas pendidikan, efisiensi logistik, hingga pertumbuhan ekonomi lokal," papar Tomie.
Selain 2 exit tol baru yang diusulkan Pemkab, Tol Malang-Kepanjen juga akan memiliki exit di Jalan Gondanglegi-Balekambang. Jalan tersebut saat ini masih dalam tahap pembangunan dan terhubung langsung dengan Jalur Lintas Selatan (JLS).
Gerbang exit di Gondanglegi diproyeksikan mempermudah wisatawan menuju kawasan pantai selatan, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman setelah Jalan Gondanglegi-Balekambang rampung.
Tomie menegaskan, meskipun pembangunan Tol Malang-Kepanjen merupakan proyek strategis nasional dan berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, Pemkab Malang akan terus mendukung percepatan realisasinya.
Lebih lanjut, menurutnya di tahun ini juga akan dilakukan pembaruan dokumen studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan Tol Malang-Kepanjen. Setelah sebelumnya direncanakan sejak awal Januari 2026. "Kami mendapat informasi ada update FS karena ada penyesuaian," katanya.
Dirincinya, lelang proyek diperkirakan rampung pada September 2026. Setelah itu, pembebasan lahan dijadwalkan mulai pada 2027. "Kami mendukung percepatan pembangunan Tol Malang-Kepanjen, tapi sekali lagi, pengerjaannya ada di Pemerintah Pusat," pungkas Tomie.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
