JAKARTA (Lentera) -Data dari Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan di Indonesia terdapat 1,090 juta kasus Tuberkolosis (TBC).
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus menjelaskan, dari 1 juta kasus itu, sebanyak 867.000 kasus tuberkolosis sudah diobati dan ditangani oleh pemerintah dan tenaga medis di Indonesia.
Namun, masih terdapat sekitar 300.000 kasus lagi masih tersembunyi atau belum dapat diidentifikasi di Indonesia.
“Kasus TB di Indonesia masih cukup tinggi bahkan secara jumlah kasus diperkirakan ada 1.090.000 kasus TB di Indonesia dan yang diobati tahun lalu 867.000 kasus, jadi masih ada hampir 300.000 kasus yang belum ditemukan,” ungkap Wamenkes, Benjamin Paulus dalam Konferensi Pers Hari TB Sedunia.
Selain itu, Benjamin juga menyebut bahwa angka kasus TBC di Indonesia tersebut juga menjadi tantangan bagi Kemenkes dan pemerintah untuk memberantas pesebaran kuman TB.
Dirinya menjelaskan bahwa pencegahan perlu dilakukan dengan kerjasama atau kolaborasi sektoral antara Kemenkes dan beberapa kementerian lainnya.
"Saya ingin menjelaskan bahwa hari ini pemberantasan TB itu harus dilakukan dalam lintas sektoral dalam hal ini, kemenkes di depan bersama Kemendagri, masih belum cukup," ujar Benjamin.
"Harus dibagi juga dengan kementerian PKP, Kemenaker, Kemensos, Kementerian Pangan, dan Kementerian lingkungan hidup untuk berkolaborasi," lanjutnya.
Benjamin juga mengungkap bahwa pihak Kemenkes bersama dengan Kemendagri telah melakukan upaya skrining dengan jangkauan luas selama 2026 guna meminimalisir kasus TBC di Indonesia.
TBC merupakan penyakit menular yang mampu menyerang satu hingga empat kelompok masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dengan kolaborasi dari berbagai sektoral di pemerintahan.
Terakhir, Benjamin juga mengungkapkan bahwa pemukiman yang tidak layak harus mendapat perhatian lebih karena dianggap sebagai sumber dari penyakit TBC.
“Kuman TB itu kalau di udara kena sinar matahari itu 15-30 menit mati kumannya. Tapi kalau di rumah yang tidak ada ventilasi tidak bagus, kuman TBC bisa tahan berbulan-bulan," imbuhnya.
"Maka pemberantasan tidak hanya menemukan kasusnya tapi rumah yang tidak layak itu harus mendapatkan perhatian yang layak,” tutupnya, dari Bisnis.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dalam kesempatan yang sama, saat ini sebanyak 11 Provinsi di Indonesia telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan TBC.
Prioritas penanganan dari 11 Provinsi tersebut disebar dam 82 kabupaten atau kota, 16.045 desa, dan sekitar 5.315 desa yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas.
Namun, baik pihak Kemenkes msupun Kemendagri masih belum memaparkan secara detail bagaimana penanaganan TBC, serta anggaran yang diperlukan untuk langkah tersebut.
Prediksi pertumbuhan
Mengutip laman laman UGM, data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa kasus TBC diestimasikan mencapai 1.060.000 kasus per tahun. Dengan jumlah kasus yang semakin marak dan meningkat, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia setelah India.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka kasus TBC yang diperkirakan masih tinggi dan belum sepenuhnya terdeteksi menunjukkan bahwa kondisi ini memerlukan penanganan yang tidak hanya dengan intervensi medis, tetapi juga pendekatan sosial, edukatif, dan struktural yang lebih luas.
Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM), dr. Rina Triasih, M.Med(Paed), Ph.D., Sp.A(K), menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara estimasi jumlah kasus TBC dengan kasus yang berhasil ditemukan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi indikator utama bahwa upaya deteksi kasus belum optimal, sehingga banyak pasien yang masih berada di luar sistem layanan kesehatan dan berpotensi terus menularkan penyakit di lingkungan sekitarnya.
Menurutnya, estimasi kasus TBC di Indonesia mencapai sekitar satu juta kasus, namun hingga saat ini baru sekitar beberapa ratus ribu kasus yang teridentifikasi dan tercatat secara medis. Ia menegaskan bahwa selisih angka ini bukan sekadar persoalan data, melainkan mencerminkan adanya hambatan nyata di lapangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri sejak muncul gejala awal, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, hingga kurangnya literasi masyarakat dalam mengenali tanda-tanda TBC.
“Prediksinya mencapai 1 juta, tetapi yang sudah fiks diprediksi oleh dokter-dokter hanya mencapai beberapa ratus ribu, tetapi masih banyak sekali pasien di luar sana yang TBC dan belum ditemukan atau diobati oleh pihak dokter,” jelasnya, Senin (6/4).
Rina menjelaskan bahwa pasien yang belum terdiagnosis berpotensi besar menjadi sumber penularan baru. Hal ini menyebabkan jumlah kasus terus meningkat, terutama setelah pandemi COVID-19. Peningkatan ini, menurutnya, dapat disebabkan oleh dua hal, yakni bertambahnya jumlah kasus atau meningkatnya efektivitas pemerintah dalam menemukan kasus tersembunyi.
“Waktu COVID, jumlah kasus TBC yang ditemukan itu tidak banyak, tetapi pasca COVID itu justru meningkat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari Pusat Kedokteran Tropis UGM, Rina turut terlibat dalam pengembangan strategi Active Case Finding (ACF), yakni metode penemuan kasus secara aktif di masyarakat. Program ini, yang diinisiasi oleh Zero TB Yogyakarta sejak 2020 di bawah naungan UGM, dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat menggunakan fasilitas X-Ray keliling untuk mendeteksi TBC, baik pada individu bergejala maupun tidak.
“Kita menjemput pasiennya dan bukan menunggu pasiennya ke rumah sakit atau puskesmas,” jelas Rina.
Ia menambahkan bahwa metode ini terbukti efektif dalam menemukan kasus-kasus yang sebelumnya tidak terdeteksi. Seiring waktu, program ini juga mulai mendapat dukungan dari pemerintah melalui penyediaan alat dan fasilitas yang lebih memadai.
Di sisi lain, tantangan besar juga muncul dari kasus TBC resisten obat. Rina menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat pengobatan yang tidak tuntas, sehingga kuman mengalami mutasi. Dengan demikian, TBC jenis ini membutuhkan pengobatan yang lebih kompleks, dengan durasi lebih panjang dan jumlah obat yang lebih banyak.
“Biasanya memang dua bulan itu sudah terlihat dan sudah merasa baikan. Nah, mungkin karena mereka sudah merasa sehat, mereka tidak melanjutkan pengobatan dan itu merupakan risiko untuk menjadi TBC resisten obat,” paparnya.
Dia menegaskan bahwa penanggulangan TBC tidak bisa hanya berfokus pada aspek medis. Faktor sosial seperti stigma, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal turut berperan besar dalam penyebaran penyakit ini.
“Misalnya pasien TBC pulang ke rumah dengan kondisi rumah yang kumuh dan sempit, otomatis orang-orang di dalamnya akan terkena juga dan kasus TBC tidak sembuh-sembuh,” jelasnya.
Untuk itu, Rina menekankan pentingnya pendekatan edukasi yang inovatif dan menyentuh langsung masyarakat. Ia menyarankan agar edukasi tidak hanya dilakukan melalui media konvensional seperti poster atau flyer, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih interaktif, seperti menghadirkan penyintas TBC dalam talkshow atau kampanye berulang yang mudah diingat masyarakat.
Selain itu, Rina juga menggarisbawahi tantangan geografis Indonesia yang menyebabkan ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di luar Pulau Jawa. Kondisi ini menjadi hambatan dalam pemerataan deteksi dan pengobatan TBC di seluruh wilayah.
Sebagai langkah strategis, Rina merekomendasikan pendekatan komprehensif melalui tiga pilar utama, yakni Search, Treat, and Prevent.
“Search mencari pasiennya dan mendeteksi mereka dengan cepat. Treat memberikan pengobatan yang adekuat sampai sembuh total. Prevent melakukan tindakan pencegahan dan edukasi,” pungkasnya.
Dia optimistis bahwa dengan kolaborasi berbagai pihak dan pelaksanaan strategi ini secara masif, target eliminasi TBC pada tahun 2030 dapat tercapaim (*)
Editor: Arifin BH
-jpg.jpg)
