SURABAYA (Lentera) -Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti menilai kualitas belanja daerah dan dampak pembangunan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 belum optimal.
Erma menyampaikan bahwa terdapat persoalan pada sistem pengukuran kinerja, terutama terkait keterukuran indikator dan konsistensi evaluasi. Ia menyebut adanya perubahan struktur Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 11 di tahun sebelumnya menjadi delapan pada 2025.
"Pertama, dalam aspek sistem pengukuran kinerja, Fraksi PDI Perjuangan mengidentifikasi adanya persoalan mendasar terkait keterukuran indikator dan konsistensi evaluasi," ungkap Erma, Sabtu (11/04/2026).
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan itu, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kesinambungan dan kedalaman evaluasi pembangunan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti ketidaksinkronan antara capaian kinerja makro dengan dampak nyata di masyarakat. Meski pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,33 persen, penurunan angka kemiskinan dinilai belum signifikan karena hanya bergerak dari 9,56 persen menjadi 9,3 persen.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata," ucap Erma.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan mengidentifikasi adanya inefisiensi. Hal ini tercermin dari tidak terserapnya belanja sekitar Rp2,05 triliun dengan tingkat realisasi 93,82 persen. Di sisi lain, pendapatan daerah justru melampaui target dengan capaian Rp29,88 triliun atau 104,65 persen.
Menurut Erma, kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal yang kuat dengan kualitas belanja yang belum optimal, sehingga potensi anggaran belum sepenuhnya dikonversi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang struktur belanja dengan memperkuat porsi belanja produktif serta meningkatkan ketepatan perencanaan dan kesiapan pelaksanaan program," katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan percepatan yang memadai. Tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 9,3 persen dinilai mencerminkan program yang belum sepenuhnya efektif menjangkau kelompok sasaran.
"Keempat, dalam penanggulangan kemiskinan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa capaian yang ada belum menunjukkan percepatan yang memadai," ujar Erma.
Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 75,35 menjadi 76,13 belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal serupa juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan, di mana penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,19 persen menjadi 3,71 persen dinilai belum mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan.
Aspek lingkungan hidup juga menjadi perhatian. Meski Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 71,23 menjadi 73,43, capaian tersebut masih berada di bawah target, yang menunjukkan keberlanjutan belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti berkurangnya cakupan evaluasi pembangunan akibat tidak dimasukkannya sejumlah indikator strategis, seperti reformasi birokrasi, risiko bencana, dan ketimpangan wilayah dalam struktur IKU 2025.
Selain itu, Erma menyebut, kelemahan dalam integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan juga dinilai masih terjadi. Hal ini dinilainya akan berdampak pada belum optimalnya keterkaitan antara capaian kinerja dan dampak nyata di masyarakat.
"Diperlukan penguatan tata kelola pembangunan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor serta penerapan evaluasi berbasis hasil yang lebih konsisten," pintanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan dinilai tidak hanya ditentukan oleh capaian indikator, melainkan sejauh mana kebijakan itu mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
-jpg.jpg)
