JAKARTA (Lentera) - Armada kapal bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza yang tergabung dalam "Global Sumud Flotilla" dilaporkan dikepung militer Israel di perairan internasional, Kamis (30/4/2026). Sejumlah aktivis di dalam kapal mengaku ditodong senjata saat perjalanan misi solidaritas tersebut.
Melansir Detik berdasar laporan AFP, armada Global Sumud Flotilla terdiri lebih dari 50 kapal yang berangkat secara bertahap dalam beberapa pekan terakhir dari sejumlah pelabuhan di Eropa, termasuk Marseille (Prancis), Barcelona (Spanyol), dan Syracuse (Italia).
Penyelenggara menyatakan, tindakan militer Israel terjadi di perairan internasional dan dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Komunikasi dengan 11 kapal telah terputus," demikian pernyataan Global Sumud Flotilla dalam unggahan resminya, yang juga menyebutkan telah mengirimkan sinyal darurat (SOS).
Berdasarkan pelacakan langsung yang dibagikan organisasi tersebut, posisi armada saat ini berada di lepas pantai Yunani, tepatnya di sekitar wilayah Kreta.
Dalam keterangan lanjutan, penyelenggara mengungkapkan situasi mencekam yang dialami para awak. Mereka mengklaim kapal-kapal didekati oleh perahu cepat militer yang mengidentifikasi diri sebagai pihak Israel.
Para aktivis disebut diarahkan menggunakan laser dan ditodong senjata api jenis serbu semi-otomatis. Bahkan, mereka diperintahkan untuk berkumpul di bagian depan kapal dan berlutut.
"Perahu-perahu kami didekati oleh kapal militer, peserta diperintahkan maju ke depan dan berlutut dengan senjata diarahkan kepada mereka," tulis pernyataan tersebut.
Selain itu, organisasi juga menuding adanya gangguan komunikasi yang disengaja oleh pihak militer Israel, sehingga beberapa kapal kehilangan kontak satu sama lain di tengah situasi genting.
Insiden ini mengingatkan pada peristiwa serupa yang terjadi pada akhir 2025, ketika armada bantuan yang juga melibatkan sejumlah tokoh internasional, termasuk aktivis lingkungan Greta Thunberg, dihentikan oleh angkatan laut Israel.
Saat itu, penyelenggara dan Amnesty International menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara Israel menegaskan langkah itu dilakukan demi alasan keamanan.
Sebagai informasi, Jalur Gaza yang berada di bawah kendali Hamas telah diblokade oleh Israel sejak 2007. Ketegangan di kawasan tersebut terus berlanjut, meski sempat tercapai kesepakatan gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 setelah konflik berkepanjangan.
Editor: Santi
