MALANG (Lentera) - Program angkutan pelajar gratis di Kota Malang kini tinggal selangkah lagi untuk direalisasikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menunggu kesepakatan tarif operasional dengan sopir angkutan kota (angkot) sebelum layanan tersebut resmi dijalankan.
Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang, Purwono Tjokro, mengatakan hingga awal Mei 2026 proses negosiasi tarif masih berlangsung. Pemkot sebelumnya mengusulkan tarif sebesar Rp3.600 per kilometer. "Nanti sistem pembayaran dihitung per kilometer, bukan per siswa," ujar Purwono, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, angka tersebut dinilai belum ideal karena belum sebanding dengan biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi, mulai dari bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga kebutuhan komunikasi dengan wali murid.
Berdasarkan perhitungan Organda dan paguyuban sopir, tarif ideal berada di kisaran Rp6.000 per kilometer. Dengan jarak tempuh minimal 16 kilometer, pengemudi diperkirakan dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp90 ribu per hari.
"Sampai saat ini dari Dishub masih menawarkan Rp5.000 per kilometer. Kami berharap minimal Rp6.000, sehingga masih terus dicari titik temu," ungkap Purwono.
Purwono menegaskan, sopir yang terlibat dalam program ini akan menjalankan tugas lebih dari sekadar mengemudi. Mereka juga harus membangun komunikasi intensif dengan orang tua siswa, memastikan jadwal penjemputan, serta memberikan informasi jika ada siswa yang berhalangan hadir.
"Selama perjalanan, sopir harus memosisikan diri seperti orang tua bagi anak-anak," katanya.
Untuk menjaga kualitas layanan, Organda dan paguyuban hanya akan menugaskan pengemudi yang berkomitmen tinggi. Seluruh sopir nantinya diwajibkan menandatangani kontrak kerja dan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Selain itu, sistem pelacakan berbasis aplikasi juga akan diterapkan. Seluruh pengemudi diwajibkan memiliki smartphone agar posisi kendaraan dapat dipantau secara real time.
Terkait mekanisme pembayaran, Purwono menjelaskan dana dari Pemkot Malang tidak akan ditransfer langsung ke rekening pribadi sopir. Pembayaran dilakukan melalui koperasi angkot, kemudian diteruskan kepada masing-masing pengemudi.
"Saat ini ada empat koperasi angkot yang akan menjadi penyalur," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan pihaknya terus mempercepat seluruh proses administratif agar program angkutan pelajar gratis segera dapat dinikmati masyarakat.
Ia mengatakan regulasi teknis hampir rampung dan saat ini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur sebagai dasar penetapan Peraturan Wali Kota (Perwal). "Kami optimistis program ini bisa mulai berjalan bulan ini," ujar Widjaja.
Menurutnya, layanan angkutan pelajar gratis akan beroperasi khusus pada jam berangkat dan pulang sekolah. Pada jam tersebut, kendaraan hanya diperuntukkan bagi siswa dan tidak melayani penumpang umum.
"Di luar jam sekolah, angkot tetap dapat melayani masyarakat umum seperti biasa," terangnya.
Pria yang akrab dengan sapaan Jaya, ini juga telah menyusun SOP ketat demi menjamin keselamatan dan kenyamanan siswa. Sopir wajib menyiapkan kendaraan mulai pukul 05.00 WIB, berada di titik penjemputan pukul 06.00 WIB, dan mulai berangkat paling lambat pukul 06.15 WIB.
Untuk layanan kepulangan, pengemudi wajib sudah berada di sekolah pada pukul 15.00 WIB. Mereka juga harus membuat grup WhatsApp bersama orang tua siswa agar komunikasi berlangsung cepat dan transparan.
Untuk menjamin kualitas armada, Dishub menetapkan syarat kendaraan maksimal keluaran tahun 2000, wajib lulus uji berkala, serta memenuhi standar keselamatan. Pengemudi juga diwajibkan mengenakan seragam, dilarang merokok, tidak boleh menggunakan ponsel saat berkendara, dan harus mengemudi secara tertib. (ADV)
Reporter: Santi Wahyu
