JAKARTA (Lentera) - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengungkapkan lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru, mulai menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2026. Para penerima tersebut sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan pada triwulan I 2026.
"Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," ujar Saifullah Yusuf dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, melansir Antara, Sabtu (9/5/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, penambahan penerima bansos dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, DTSEN terus diperbarui secara berkala melalui kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta Kementerian Sosial untuk memastikan data kemiskinan tetap akurat dan relevan.
Gus Ipul menegaskan, akurasi data sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan puluhan ribu operator data desa yang bertugas memperbarui informasi warga secara langsung.
"Alhamdulillah, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa. Melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), mereka sudah terhubung dengan Dinas Sosial kabupaten/kota, Dinas Sosial provinsi, Kementerian Sosial, hingga DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS," jelasnya.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau perubahan kondisi sosial ekonomi setiap keluarga penerima manfaat secara lebih cepat dan terukur. Usulan masyarakat untuk masuk dalam daftar penerima bantuan juga dapat diverifikasi secara digital.
Ditambahkannya, keberadaan operator desa mempermudah masyarakat yang ingin mengaktifkan, memperbarui, maupun memperbaiki data agar proses penyaluran bansos berjalan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan tingkat kemiskinan nasional per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen.
Adapun angka kemiskinan ekstrem berada di level 0,78 persen, menunjukkan tren penurunan seiring dengan penguatan program perlindungan sosial dan pembaruan data penerima bantuan.
Amalia juga mengungkapkan, hingga triwulan II 2026, jumlah penduduk yang tercatat dalam DTSEN dan telah direkonsiliasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencapai 289 juta jiwa.
Editor: Santi
