PALANGKA RAYA (Lentera) - Kondisi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Palangka Raya kini kembali normal setelah beberapa waktu lalu masyarakat sempat mengeluhkan adanya antrean panjang untuk mendapatkan BBM.
Namun demikian, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menegaskan pengawasan harus terus dilakukan guna memastikan situasi tetap terkendali dan kebijakan yang telah disepakati berjalan konsisten.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Pertamina dan pengelola SPBU yang dinilai efektif mengurai antrean," papar Subandi, Sabtu (16/5/2026).
Ia berpendapat, kondisi ini menunjukkan komitmen pihak Pertamina dan pengelola SPBU untuk menjalankan hasil kesepakatan bersama, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di lapangan.
Meskipun situasi telah kembali normal, DPRD menegaskan akan tetap melakukan pemantauan secara berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah memastikan kuota distribusi BBM, yang saat ini berada di angka 205 kiloliter, tetap berjalan konsisten dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat sementara.
Selain itu, DPRD juga menyoroti optimalisasi penggunaan dispenser yang ada di SPBU. Ia meminta agar seluruh alat pengisian BBM dioperasikan secara maksimal agar pelayanan lebih cepat dan tidak menimbulkan antrean.
"Semua dispenser yang tersedia harus digunakan secara maksimal, jangan hanya sebagian, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi dan mencegah terjadinya penumpukan konsumen," ucapnya.
Sementara itu, kebijakan layanan SPBU selama 24 jam yang sempat diterapkan saat kondisi darurat akan dievaluasi. DPRD menyerahkan keputusan tersebut kepada Pemerintah Kota (Pemkot), Pertamina, dan pihak SPBU, apakah nantinya akan dikembalikan ke jam operasional sebelumnya setelah kondisi normal.
DPRD juga meminta Pemkot Palangka Raya untuk tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh keputusan yang telah disepakati dalam rapat Forkopimda, guna menjaga stabilitas distribusi BBM dalam jangka panjang.
"Melalui pengawasan berkelanjutan dan evaluasi berkala, diharapkan permasalahan antrean BBM tidak terulang kembali, serta pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Santi
