JAKARTA (Lentera) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) tidak serta-merta mengancam kehidupan masyarakat desa. Menurutnya, sektor pertanian yang menjadi penyelamat ekonomi pedesaan, membuat desa lebih tahan menghadapi gejolak ekonomi global.
"Penguatan dolar tidak otomatis mengancam kehidupan masyarakat desa," Amran dalam jumpa pers terkait kondisi pangan nasional di Jakarta, melansir Antara, Selasa (19/5/2026).
Dijelaskannya, struktur ekonomi desa ditopang sektor riil, terutama pertanian. Ketika terjadi tekanan global, pertanian tetap berjalan dan bahkan memberikan keuntungan melalui peningkatan produksi serta ekspor komoditas.
Menurutnya, dampak penguatan dolar hanya dirasakan pada sejumlah komoditas yang masih bergantung pada impor, seperti kedelai dan bawang putih.
Namun, secara keseluruhan kondisi pertanian nasional dinilai tetap kuat karena mayoritas kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri.
"Dampak ada, misalnya untuk BBM. Tetapi BBM subsidi tidak naik. Pupuk subsidi justru turun. Ada dampaknya, iya, tetapi khususnya di desa, dampak positifnya jauh lebih besar," kata Amran.
Ia memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor sektor pertanian sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp756,59 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp166 triliun dibandingkan periode sebelumnya, sementara nilai impor turun sekitar Rp41 triliun.
Amran menilai capaian tersebut menunjukkan pertanian kini menjadi bantalan utama ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari beras, telur, ayam, cabai, hingga bawang, sebagian besar diproduksi di desa.
Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam sumber pangan alternatif seperti singkong, sagu, jagung, sorgum, pisang, dan berbagai umbi-umbian lokal yang dapat menjadi substitusi terhadap komoditas impor. "Desa adalah pertanian. Dampak positifnya jauh lebih tinggi," kata Amran.
Pemerintah menilai kondisi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis ekonomi 1997-1998. Pada Februari 1998, cadangan beras pemerintah hanya sekitar 893 ribu ton di tengah ancaman El Nino dan gagal panen, sehingga pemerintah terpaksa melakukan impor besar-besaran ketika nilai tukar rupiah terpuruk dan inflasi melonjak di atas 70 persen.
Kini, cadangan beras pemerintah telah menembus lebih dari 5 juta ton. Produksi nasional dalam kondisi surplus, sementara impor beras medium praktis dihentikan.
"Sekarang setiap ada krisis pasti ada plus minus. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan situasi ini. Katakanlah bawang putih terpengaruh, tetapi kita juga punya banyak komoditas yang diekspor," tuturnya.
Berdasarkan neraca pangan nasional, dari 11 komoditas strategis yang dikelola pemerintah, delapan di antaranya telah mencapai swasembada atau tidak lagi memerlukan impor rutin. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, serta sawit sebagai basis energi domestik.
Amran menambahkan, impor jagung pakan telah dihentikan sejak 2025 karena produksi nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Meski demikian, pemerintah tetap mempercepat program swasembada untuk komoditas yang masih bergantung pada impor, khususnya bawang putih dan kedelai.
Untuk bawang putih, pemerintah mendorong perluasan tanam melalui kewajiban tanam bagi importir, penguatan benih nasional, serta pengembangan sentra produksi baru.
Sementara itu, untuk kedelai, pemerintah memperluas areal tanam berbasis korporasi petani, mengoptimalkan lahan, menggunakan benih unggul, dan memperkuat kemitraan dengan industri pangan nasional.
Editor: Santi
