BUMN Kontrol Ekspor, Melindungi atau Monopoli ? (Koran Kamis, 21Mei 2026)

KEBIJAKAN Presiden Prabowo Subianto yang mengunci arus ekspor CPO, batu bara, dan mineral melalui BUMN, PT Danantara Sumberdaya Indonesia, sebagai entitas tunggal ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, pemerintah berdiri tegak di atas urgensi penyelamatan ruang fiskal demi menyumbat kebocoran devisa akibat praktik under invoicing dan transfer pricing yang ditaksir merampok kas negara hingga Rp2.654 triliun per tahun. Namun di sudut lain, intervensi agresif ini dinilai pasar sebagai langkah mundur yang sarat risiko. Berbagai media asing seperti AFP dan Reuters menulia di artikelnya soal koreksi tajam IHSG hingga hampir 1,5 persen menjelang tengah hari akibat meluasnya kecemasan investor global terhadap kepastian hukum dan sentimen nasionalisasi terselubung. Alarm keras juha ditiupkan dari dalam negeri oleh Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) yang melihat regulasi ini bukan sebagai solusi keadilan, melainkan ancaman sistemik yang berpotensi merusak struktur pasar hulu dan menyuburkan monopoli gaya baru. Disinggung soal trauma kelam tata niaga cengkih era Orde Baru. Di tengah kegaduhan iti, Prabowo bersikukuh apabila seluruh hasil ekspor tercatat dengan benar, Indonesia semestinya dapat terhindar dari krisis ekonomi. Pasalnya, seluruh hasil penjualan sumber daya alam (SDA) yang melimpah akan masuk ke kas negara. Akankah ini menjadi langkah melindungi atau malah monopoli berpayung Pasal 33 UUD 1945? BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/21052026.pdf