JAKARTA (Lentera) - Presiden RI, Prabowo Subianto memanggil sejumlah mantan pejabat dan tokoh ekonomi era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pengalaman para tokoh senior dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia.
"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden di Istana, melansir Kompas.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain ekonom sekaligus mantan Kepala Bappenas periode 2005-2009 Paskah Suzetta, mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, mantan Duta Besar RI untuk China Sudrajat, serta mantan Wakil Menteri PPN/Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.
"Mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17 persen dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak di tahun 2005. Ada penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27 persen," kata Airlangga.
Meski demikian, menurut Airlangga, para tokoh senior menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibanding periode krisis sebelumnya. Salah satu indikatornya terlihat dari depresiasi rupiah yang dinilai masih terkendali.
"Fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dari situ kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi ke depan," katanya.
Selain membahas stabilitas ekonomi makro, Presiden Prabowo juga meminta jajaran kementerian terkait untuk memperkuat regulasi sektor keuangan dan menjaga prudensial perbankan nasional di tengah ketidakpastian global.
"Presiden meminta regulasi-regulasi yang memperkuat situasi finansial terus dimonitor, termasuk menjaga prudensial perbankan kita. Jumlah bank kita memang banyak dan mungkin perlu dikaji bagaimana penguatan permodalannya," tutur Airlangga.
Sementara itu, Burhanuddin Abdullah mengungkapkan diskusi bersama Presiden Prabowo lebih banyak membahas pengalaman pemerintah dalam mengambil kebijakan sulit saat krisis, bukan secara spesifik membahas pelemahan rupiah.
Ia mencontohkan kebijakan kenaikan harga BBM hingga 126 persen pada 2005 yang kala itu dilakukan pemerintah akibat tekanan eksternal, terutama lonjakan harga minyak dunia.
"Dulu misalnya tahun 2005 kita naikkan BBM 126 persen. Bedanya sekarang sumber tekanannya dari eksternal, dulu kebijakan di dalam negeri yang menyesuaikan karena faktor eksternal juga. Dampaknya kurang lebih sama," kata Burhanuddin.
Pihaknya juga mengaku sempat memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo terkait langkah antisipatif menghadapi dinamika ekonomi global ke depan. Namun, ia enggan membeberkan secara rinci isi usulan tersebut.
"Ada beberapa hal yang saya usulkan. Presiden juga meminta Menteri Keuangan untuk memikirkan langkah-langkah itu ke depan," paparnya.
Editor: Santi
