JAKARTA (Lentera) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui progres pembangunan gedung baru Sekolah Rakyat masih belum sepenuhnya sesuai target menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026. Hingga saat ini, progres pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional baru mencapai sekitar 58 hingga 59 persen.
"Insya Allah akhir Juni selesai. Feeling saya mengatakan sekitar 88 dari target 93 unit gedung baru Sekolah Rakyat itu pembangunan selesai," ujar Dody dalam jumpa pers di Jakarta, melansir Antara, Jumat (22/5/2026).
Dijelaskannya, hingga Kamis (21/5/2026), data persentase pembangunan dinilai lambat dibanding target operasional sekolah yang direncanakan mulai berjalan pada Juli 2026.
Kondisi itu membuat pemerintah harus berpacu dengan waktu. Sebab, lebih dari 30 ribu siswa ditargetkan mulai menempati dan menjalani kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru mendatang.
Bahkan, Dody mengungkapkan masih terdapat sejumlah kontrak proyek pembangunan yang jadwal penyelesaiannya melewati tenggat kebutuhan operasional sekolah.
"Siswa-siswi harus masuk di tahun ajaran baru, yaitu Juli 2026. Artinya bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi kontrak pembangunannya ada yang selesai di Juli, bahkan ada yang selesai di Oktober," ungkapnya.
Ia menyebut sejumlah daerah dengan progres pembangunan terendah berada di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.
Di sisi lain, beberapa daerah dinilai menunjukkan progres pembangunan yang relatif lebih baik, di antaranya Sragen, Semarang, Bengkulu, dan Medan.
Meski proyek pembangunan tengah dikebut, Dody menegaskan kualitas bangunan tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target waktu.
"Kalau kualitas bangunan itu bukan suatu hal yang harus kita korbankan. Saya paling anti mengorbankan kualitas. Apa pun yang terjadi, sekolah ini harus bertahan, mungkin kalau bisa lebih dari 20 tahun," tegasnya.
Menurut Dody, program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan. Selain itu, program tersebut juga diproyeksikan untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
"Memutus garis kemiskinan ekstrem paling gampang itu dengan pendidikan. Tidak ada cara lain yang paling mudah dari itu. Yang kedua, untuk menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Editor: Santi
