Surabaya – Refocusing APBD Jatim 2020 akibat pandemic Covid-19 telah merubah banyak anggaran. Diantaranya anggaran yang terancam tergerus adalah Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) selama empat bulan. Untuk itu, Komisi E DPRD Jatim meminta pihak eksekutif untuk tetap mengalokasikan anggaran untuk dua hal tersebut.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menyampaikan bahwaanggaran tersebut tidak bisa direalisasikan karena dipotong untuk kepentinganpenanganan Covid-19. “Sehingga gejolak di bawah, terutama di sekolah-sekolah,anggaran operasionalnya tidak punya sampai 4 bulan,” katanya saat ditemui di ruangKomisi E DPRD Jatim, Senin (7/8/2020).
Untuk diketahui, sebelumnya Pemprov Jatim telah mengalokasikananggaran BPOPP sebanyak Rp 1,8 triliun untuk tahun ajaran baru 2019/2020. Selamaenam bulan, alokasi anggaran untuk SMA dan SMK tercatat sebanyak Rp 904 miliar,dengan rincian anggaran untuk SMA atau SMK Negeri Rp 423 miliar, dan untukswasta Rp 480 miliar.
Artono menjelaskan bahwa pembayaran GTT juga mengalamihambatan sehingga mereka tidak mendapatkan gaji selama empat bulan sampai akhirtahun ini. “Harapan kita itu dikembalikan, supaya sekolah dapat berjalan sesuaiyang kita harapkan, karena ini menyangkut pendidikan anak bangsa, pendidikananak-anak kita yang tidak boleh berhentidi situ,” tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tugas guru adalah tugasmulia, tidak bisa dibayangkan ketika tiba-tiba gaji mereka terhambat. Padahal,sambungnya, gaji GTT di Jatim relative rendah yaitu Rp 900 ribu. Jumlahtersebut jauh dibandingkan Jawa Tengah yang sesuai dengan UMK plus 10%. “Misalnyadi Surabaya Rp 4 juta, maka dia dapat Rp 4,4 juta,” katanya.
Untuk itu dia tetap mengharapkan pada Pemprov Jatim untuk tetapmengupayakan anggaran BOPOO dan gaji GTT. Disatu sisi, masalah Covid-19 juga tetapharus ditangani. Menurutnya, masih ada anggaran yang bisa refocusing selaindari anggaran pendidikan, diantaranya adalah anggaran makanan dan minuman danATK. “Anggaran mamin dan ATK itu kan banyak, kalau kita hitung itu juga ratusanmiliar bahkan triliunan,” sambungnya.
Politisi PKS ini mengatakan bahwa anggaran pendidikan yangdirefokusing mencapai Rp 1 triliun lebih. Selain anggaran pendidikan, anggaran daridinas dinas terkait yang punya kontribusi di dalam penanganan pasca Covid-19juga direfokusing. Diantaranya anggaran untuk pelatihan kerja. “Pelatihan pemudasupaya bisa menjadi tenaga kerja terampil itu juga dipotong, semua gak adaanggaranya. Seperti UPT BLK dan lain-lain itu sudah tidak bisa bekerja sekarang,nggak ada nggak ada dananya,” kata Artono.
Padahal, lanjutnya, balai latihan kerja (BLK) tersebut diharapkan menampung tenaga-tenaga pengangguran atau dari PHK perusahaan untuk bisa ditingkatkan skillnya, hingga mereka bisa bekerja lagi dan punya kedudukan tinggi. (ufi)
.jpg)
