Jakarta- PSBB ketat yang kembali berlaku di Jakarta padaSenin (14/9) masih menjadi polemik. Kini, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memintaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan rencana itu. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, GembongWarsono menilai, PSBB ketat hanya akan membuat rakyat kecil semakin kesusahan.Padahal, saat ini, rakyat sedang bangkit kembali di masa PSBB transisi.
Selain itu, Gembong merasa kebijakan penanganan pandemi viruscorona yang dilakukan Anies dan jajaran Pemprov DKI Jakarta belum menunjukkanhasil yang signifikan. Sehingga, kebijakan PSBB ketat tak perlu dilakukan lagi.
"Persoalannya bahwa hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta. Sehingga jikalau dikembalikan statusnya menjadi PSBB total/ketat seperti tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik, bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat," kata Gembong dalam keterangan yang diterima, Minggu (13/9).
Dalam rilisnya dikatakan, memutus mata rantai penyebaranCovid 19 ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan olehpemerintah DKI dan masyarakat yang di komandoi oleh Pemda DKI Jakarta bersamaGugus Tugas Covid 19 di seluruh lapisan dan jenjang. “Persoalannya bahwa haltersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKIJakarta. Sehingga jikalau dikembalikan statusnya menjadi PSBB Total/ketatseperti tak akan membuahkan kondisi yg lebih baik, bahkan malah sebaliknya, adabiaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat,” katanya.
Ditambahkannya, dinamika perekonomoan tidak saja ditentukanoleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yangbiasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.
Menurut PDIP, kebijakan tersebut justru memunculkankontroversi.”Tidak salah jika kami mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp 1,449 T dalam SidangParipurna D0RD DKI Jakarta, Rabu 9 September 2020, yang dapat dihubungkan denganupaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisiekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudimendukung penuh keputusan Anies menerapkan PSBB ketat. Ia menilai PSBB perludiberlakukan lagi mengingat kasus harian Jakarta dua pekan terakhir cukupkonsisten di angka 1.000 per hari.
"Melihat kondisi terkini soal perkembangan penyebaranvirus corona, memang sudah seharusnya dikembalikan seperti semula. Semuaaturannya harus dikembalikan," kata Prasetio dalam keterangan tertulisnya,Kamis (10/9).
Namun, dengan mengembalikan PSBB ketat, politikus PDIP inimeminta Anies harus benar-benar tegas menegakkan aturan. Para pelanggarprotokol kesehatan, baik masyarakat maupun pelaku usaha, harus ditindak setegasmungkin.
"Saya menekankan kepada Gubernur agar seluruhpengawasan diperketat. Sekarang sudah bukan lagi sosialisasi-sosialisasi, tapipenindakan tegas," ujar Prasetio.
"Imbau soal COVID-19 kepada warga yang tegas. Begitupun kepada warga, pertokoan, perkantoran, pengusaha yang melanggar, sanksisetegas-tegasnya," lanjutnya. (ist)
.jpg)
