Pasuruan-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan untuk ketujuh kalinya, meraih prestasi membanggakan dari Kementerian Keuangan dengan terpilihnya sebagai Penerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kali ini penghargaan yang diperoleh yaitu kategori Penerima Opini WTP 5 Kali Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2015-2019. Melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, penghargaan tersebut diberikan langsung kepada Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf secara virtual melalui video conference pada hari Selasa (22/9/2020).
Disiarkan secara daring melalui aplikasi zoom meeting, kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020. Bertajuk “Penghargaan WTP dan BMN Award Menteri Keuangan”, Menteri Keuangan, Sri Mulyani bertindak sebagai keynote speaker dalam format talkshow bertema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”.
Dalam sambutannya, Gus Irsyad, sapaan orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan tersebut menyampaikan bahwa diraihnya penghargaan WTP tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan kinerja. Terutama dalam hal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.
“Alhamdulillah kita kembali dapat penghargaan WTP untuk kesekian kalinya. Sebagai catatan dan rekom dari BPK, kinerja pengelolaan keuangan kita di tahun 2019 harus ditindaklanjuti. Sehingga segera ditemukan solusinya dan ke depannya ada perbaikan juga peningkatan”, tuturnya di hadapan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Pasuruan yang hadir di Pendopo Nyawaji Ngesthi Wenganing Gusti pagi tadi.
Di sisi lain, Bupati juga mengapresiasi peran aktif semua OPD yang telah bekerja keras dan cerdas serta selalu bersinergi dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan daerah. Sehingga dapat mewujudkan hasil kinerja yang jauh lebih maksimal pada tahun-tahun selanjutnya.
“Soal percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan saat ini juga masih jadi perhatian kita bersama. Terutama BPK yang sekarang sudah turun untuk memeriksa. Jadi semua pengguna BTT bisa mempertanggungjawabkan laporan & penggunaannya”, pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga meminta kepada seluruh Kepala OPD agar mampu mengkondisikan masing-masing jajaran dan stafnya dalam rangka mencegah potensi penularan Covid-19 di klaster perkantoran. Sehingga angka kasusnya dapat ditekan di Kabupaten Pasuruan yang hingga saat ini masih masuk zona merah dengan resiko tinggi dalam peta sebaran Covid-19.
“Mari secara bersama-sama kita evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan di era kenormalan baru. Baik di sektor pariwisata maupun keagamaan. Apakah sudah maksimal upaya sosialisiasi dan simulasi yang telah dilakukan selama ini. Itu yang harus dievaluasi dalam waktu 2 minggu ke depan. Kerumunan-kerumunan massa, misalnya, itu juga harus dihentikan dulu”, imbaunya.
Targetnya, ada pengendalian tetap SOP untuk memonitor penyebaran Covid, diantaranya dengan tetap lakukan operasi yustisi kedisiplinan. Sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaan Covid-19 secepatnya. (mas)
.jpg)
