Blitar – Komisi II DPRD Kabupaten Blitar sepakat akan menyurati Kementrian Pertanian (Kementan), setelah menggelar hearing bersama peternak telur terkait anjloknya harga telur akibat beredarnya telur HE yaitu telur fertil (ditetaskan) di pasaran.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Idris Marbawi menuturkan sesuai hasil hearing menindaklanjuti surat peternak ayam petelur, yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar dan Koperasi Putera Blitar.
"Mereka mengeluhkan adanya Surat Edaran Dirjen PKH Kementan No : 09246/SE/PK.230/F/08/2020, yang mengijinkan telur HE (telur tetas) dan telur breeding yang tertunda setting dan bakal setting bisa digunakan CSR dan diedarkan," tutur Idris.
Dijelaskan Idris dalam hearing juga menghadirkan perwakilan dari peternak dan Dinas Peternakan Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah. "Sehingga bisa menghasilkan kesepakatan yang baik, serta dapat memberikan solusi terkait permasalahan ini,” jelas politisi PKB ini.
Selanjutnya Wakil Ketua PPRN Blitar, Sukarman menyampaikan beredarnya telur HE (telur tetas) membuat telur layer yang layak konsumsi harganya menjadi jatuh. "Untuk saat ini harga telur ayam layer menjadi 15.500, namun pada April 2020 lalu harga sempat anjlok hingga angka 10.000," ujarnya.
Diungkapkan Sukarman yang juga Ketua Koperasi Putera Blitar ini, penyebab turunnya harga telur karena adanya SE Dirjen PKH Kementan pada Agustus 2020 terkait boleh diedarkanya Telur HE (telur tetas) dan dapat digunakan pada program bantuan. "Selain kenyataan telur HE tidak layak dikonsumsi, juga mengakibatkan stok berlimpah dan harga turun,” ungkapnya.
Menanggapi ini Kepala Disperindag Kabupaten Blitar berharap hearing ini menghasilkan kebijakan untuk melindungi peternak, untuk mengantisipasi kerugian pada peternakan.
“Diharapkan ada langkah-langkah untuk memberikan proteksi pada peternak, agar tidak merugi dengan kondisi seperti ini. Kami sebagai mitra Komisi II akan mendukung penuh tindakan dari dewan,” tandasq Tavip.
Sementara Asisten II Perekonomian Sekretariat Daerah, Tutik Komariyati menyampaikan selama ini Pemkab Blitar sudah mengambil beberapa langkah, untuk membantu peternak. "Diantaranya menjalin kerjasama dengan beberapa daerah di Indonesia, untuk memasarkan telur yang dihasilkan peternak Blitar. Dengan adanya hearing ini, semoga ada solusi terbaik,” paparnya.
Akhirnya setelah mendengar semua masalah dan kondisinya, Idris menegaskan peternak sudah melakukan upaya agar harga telur layer tetap stabil, tapi sampai hari ini masih terjadi penurunan harga. "Maka kami akan merekomendasikan kepada pimpinan DPRD, agar menindaklanjuti hasil hearing dengan melayangkan surat ke Kementan. Agar SE tersebut dikaji ulang, serta bersurat ke Pemprov Jatim agar program bantuan sosial menggunakan telur yang dihasilkan peternak di Jatim termasuk Blitar," pungkas Idris. (ais)
.jpg)
