Surabaya – Di ulang tahun Provinsi Jawa Timur ke-75 ini masih menyisakan berapa catatan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Komisi D DPRD Jatim mencatat setidaknya ada tiga infrastruktur yang harus mendapatkan perioritas untuk dituntaskan yaitu terkait dengan irigasi pertanian, pengelolaan limbah B3, dan jalur lintas selatan (JLS).
Ketua Komisi D DPRDJatim, Kuswanto mengatakan bahwa irigasi pertanian menjadi perioritas untukmendukung produktifitas pertanian di Jatim. Terlebih lagi, saat ini Jatimmenjadi lumbung pangan nasional dan sebagai penyuplay kebutuhan di 16 provinsilain di Indonesia bagian timur.
“Sayangnya, banyak saluran air baik sekunder maupun tersieryang sekarang dangkal, bahkan tak teraliri. Untuk bisa memiliki sumber air,petani harus menyiapkan sumur secara swadaya,” ungkap Kuswanto.
Sementara itu, terkait dengan pengelolaan limbah B3,Kuswanto menandaskan sampai saat ini Jatim masih belum memiliki tempatpengelolaan limbah berbahaya tersebut. Dia menyayangkan, belum terealisasinyapembangunan tempat pengelolaan limbah B3 di Dawarblandong, Mojokerto. PolitisiPartai Demokrat mengharapkan pembangunan tersebut bisa terealisasi tahun ini.
Dia menuturkan, ada beberapa kendala terkait denganpembangunan tempat pengelolaan limbah B3 di daerah Mojokerto tersebut.diantaranya adalah terkait dengan penyediaan lahan, kemudian juga masalah izinAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan juga masih ada beberapa masalahlainnya. Untuk itu, dia meminta supaya permasalahan tersebut seteraditindaklanjuti sehingga pembangunan tempat pengelolaan limbah B3 itu bisasetera direalisasikan.
“Untuk mendukung iklim industri di Jawa Timur, semua ituharus segera diselesaikan. Apalagi, ini merupakan target jangka dekat yangseharusnya selesai tahun ini,” imbuhnya.
Kuswanto juga memberikan catatan terkait dengan pembangunanJLS yang hingga saat ini masih belum tuntas. Padahal pembangunan jalur yangdiharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat kawasan selatan pulau Jawa termasukdi Jatim ini sudah dilakukan sejak 2002. Khusus untuk Jatim, Kuswanto menandaskan bahwasalah satu yang menjadi kendala yaitu pembebasan lahan yang memang butuhanggaran besar. Karena bukan jalan berbayar, memang tidak mudah untuk menarikinvestor di proyek ini.
Untuk dia berharap adanya keseriusan dari pemerintah pusat, pemeritanprovinsi, hingga pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan anggaran pembangunanJLS. Sebab dalam pembangunan ini, mekanisme yang bisa dilakukan adalah kolaborasianggaran mulai dari pusat hingga kabupaten. “Berharap pada provinsi untukmengalokasikan anggaran, karena tahun 2020 ini tidak tersedia anggaran untuk JLS,tahun 2021 harapannya tersedia lagi anggaran untuk JLS,” tandasnya.
Harapan yang sama juga tertuju pada pemerintah pusat. Dia menandaskanharus ada keseriusan dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaranpembangunan JLS. Dengan demikian maka akan memicu pengalokasian anggaran didaerah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Ini masalah konsepnya tidak jelas, bagaimana pembangiantugas dan sebagainya. Demikian juga dengan pemerintah pusat, jadi tidak adakeseriusan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah juga akan melakukan halyang sama karena pemerintah daerah juga punya periritas untuk melakukanpembangunan di wilayahnya,” tandas Kuswanto. (ufi)
.jpg)
