Blitar - Sebanyak 4 dari 5 fraksi di DPRD Kabupaten Blitar menyoroti dampak tambang ilegal galian C terkait minimnya PAD dan kerusakan jalan.
Hal ini disampaikan keempat fraksi yaitu Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (FGPN), Fraksi PDIP, Fraksi PKB dan Fraksi PAN melalui Pandangan Umum (PU). Pada rapat paripurna penyampaian PU Fraksi atas penjelasan Nota Keuangan RAPBD 2021, oleh PJs Bupati Blitar yang disampaikan, Senin (12/10/2020) kemarin.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib didampingi Wakil Ketua, Mujib dihadiri PJs Bupati Blitar, Budi Santoso juga diikuti secara virtual oleh jajaran OPD Pemkab Blitar.
Pertama dari Fraksi GPN melalui Anshori Baidowi menyampaikan adanya kerusakan jalan, akibat aktifitas tambang galian C yang terkesan dibiarkan. "Dikatakan pembiaran, karena ada oknum yang melindungi. Padahal truk pengangkut kelebihan tonase tidak ditindak, sementara pendapatan daerah hanya Rp 165.000 per hari. Lalu siapa yang harus bertanggunjawab, atau rakyat harus bertindak sendiri dengan caranya ?," kata Anshori, Selasa(13/10/2020) menyampaikan PU fraksinya.
Selain itu PU Fraksi GPN juga memberikan saran dan pendapat lainnya yaitu menyingkronkan kebijakan pembangunan daerah, dengan kebijakan pusat dan provinsi. Mulai 2021 penyusunan KUA-PPAS terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), diserahkan kepada BPKAD yang sebelumnya dikerjakan Bappeda. Pertanian sebagai penopang pangan saat pandemi, harus diperhatikan ketersedian pupuknya. UMKM juga harus didata dengan baik, agar bisa mendapatkan bantuan, pembinaan dan pendampingan.
"Termasuk pengelolaan BUMD, serta kejahteraan guru TPQ, Diniyah dan Ponpes jangan dibedakan dengan guru formal," tegas politisi PPP ini.
Demikian juga Fraksi PDIP melalui Aryo Nugroho mengatakan saran dan pendapat jika kerusakan jalan dampak tambang galian C di Blitar utara dan selatan perlu diperhatikan, karena banyak dikeluhkan masyarakat. Perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan nasional, regional dan daerah dalam pembangunan.
"Memprioritaskan pembangunan desa yang berbatasan dengan daerah lain, kemudian pembangunan jalan di dengan cor beton bertulang. Serta merespon dan konsultasi ke pusat, terkait merosotnya harga telur dan diperbolehkannya ekspor benih lobster," ujar Aryo.
Selanjutnya Fraksi PKB melalui juru bicara Adib Zamhari juga menuturkan adanya potensi PAD dari SDA tambang galian C, jika dikelola dengan baik. "Sehingga warga tidak hanya merasakan dampaknya saja, dengan menertibkan tambang yang belum berizin," tutur Adib.
Kemudian Adib membacakan isi PU Fraksi PKB diantaranya terobosan peningkatan PAD, SPJ Belanja Tidak Terduga (BTT) terkait bantuan Covid-19 segera dibuat dengan baik. Memperhatikan keluhan warga Blitar selatan, terkait air bersih, kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Lalu isu adanya RS meng-Covid-kan pasien, demi mendapat keuntungan.
"Serta pengurangan pupuk bersubsidi yang diganti Kartu Tani, serta dampak beredarnya telur HE (telur tetas yang mengakibatkan harga telur anjlok. Juga harus mendapat perhatian pemkab, serta ditindaklanjuti," tandasnya.
Dilanjutkan Fraksi PAN yang dibacakan Medi Wibawa membacakan 10 catatan, terkait penjelasan RAPBD 2021. Termasuk mengenai potensi tambang galian C yang besar, tapi minim PAD dan justru dampaknya yang besar. "Yaitu kerusakan lingkungan, serta infrastruktur jalan," baca Medi.
Catatan PU Fraksi PAN lainnya, penurunan PAD jangan alasan karena Covid-19. Bisa ditingkatkan melalui restribusi baik parkir dan tambang, termasuk pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 melalui UMKM, Koperasi dan BUMD. Kemudian status tanah yang belum jelas kepemiliknnya, padahal sdh ditempati, dikelola dan ditinggali oleh masyarakat. Keberadaan menara seluler (BTS) yang dikeluhkan warga, perlu ditata dan diatur. Lalu keberadaan PT Greenfields dan PT RMI, dimana saat ini memasuki musim hujan perlu diperhatikan mengenai limbahnya.
"Jangan sampai merugikan masyarakat, serta perubahan pola subsidi pupuk dari manual ke Kartu Tani. Juga hasil Swab Test yang masih seminggu, pada hal kita punya alat tes sendiri dan seharusnya cukup 2 hari selesai," imbuhnya.
Terakhir PU Fraksi Golkar Demokrat dibacakan Anik Wahyuningsih berpandangan mengenai potensi resesi ekonomi secara global, terhada estimasi pendapatan APBD 2021 sebesar Rp 2,2 triliun. Kemudian pelaksanaan Pilkada tahun ini, diharapkan tidak menjadi kluster baru. Serta perlu diperhatikan keamanan dan netralitas ASN.
"Terakhir pesan dari masyarakat, terkait keberadaan Stadion Srengat yang sudah tidak berfungsi sejak adanya Stadion Nglegok. Kini kalau malam, menjadi ajang pacaran dan ini perlu diperhatikan apakah dibangun GOR jadi lebih bermanfaat," pungkas politisi Golkar ini.(ais)
.jpg)
