Surabaya - Pimpinan DPRD Kota Surabaya minta pemkot mengevaluasi manajemen keperuntukan rusunawa. Sebab, dikhawatirkan terjadinya praktik menyimpang sehingga kerap penghuni rusunawa tidak tepat sasaran.
Pemkot Surabaya membangun rumah susun sewa (rusunawa) untuk mengurangi tingginya kekurangan rumah dengan membangun hunian vertikal. Rusunawa milik pemkot tersebar di beberapa titik dan langsung diserbu peminat. Namun, secara prinsip, rusunawa merupakan hunian yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu dengan nilai sewa rendah.
Banyaknya peminat pada rusunasa itu menjadi sorotan salah satu pimpinan DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah. Dia meminta pemkot lebih jeli mengawasi siapa yang sedang menggunakan fasilitas rusunawa ini.
Pantauan legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini, banyak ditemukan warga rusunawa yang memiliki mobil. Di satu sisi, antrean warga tidak mampu yang berharap bisa tinggal di rusunawa berderet panjang.
"Sedikitnya ada delapan ribu orang mengantre untuk menggunakan rusunawa. Mereka yang sudah dianggap mampu seharusnya sudah pindah dari rusunawa. Sehingga bisa gantian dengan warga yang lebih membutuhkan,” katanya, Minggu (18/10/2020).
Laila mengungkapkan, harus ada kesadaran dari setiap penghuni rusunawa yang sudah mampu. Karena hal ini berkaitan dengan ketersediaan rusunawa yang terbatas. "Tentu tidak bisa mengakomodir keseluruhan,” ujarnya.
”Memang, walikota sekarang diakui banyak orang memberikan kemajuan di bidang keindahan, namun Kota Surabaya dituntut naik kelas bukan hanya dari keindahan kotanya, tetapi juga kebutuhan dasar warga seperti masalah tempat tinggal,” ujarnya.
Dalam hal ini, peran penting pemerintah juga dibutuhkan. Caranya, manajemen menyaring siapa yang pantas dan tidak pantas menghuni rusunawa. Hal itu tidak lepas dari campur tangan Pemkot Surabaya. (ard)
.jpg)
