Blitar - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar telah melakukan evaluasi pelaksanaan Debat Publik I dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020. Pemilihan lokasi hingga moderator menjadi sorotannya.
"Ada 4 hal yang menjadi bahan evaluasi, menurut kami (Bawaslu)," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahudin, Selasa (27/10). Untuk diketahui, Debat Publik I Pilbup Blitar digelar, Jumat (23/10) lalu.
Menurut Bawaslu, evaluasi pertama terkait lokasi acara yang belum representatif dan kurang luas. Sehingga antara undangan dan EO (Event Orginaizer) masih bergerombol di satu ruangan. "Maka kami menyarankan agar debat publik selanjutnya, dicari gedung yang lebih luas dan berada di wilayah Kabupaten Blitar. Karena debat pertama, gedungnya berada di Kota Blitar," ungkap Hakam.
Kedua, media partner yang digandeng KPU selaku penyelenggara debat publik harus media yang bisa menjangkau dan mudah diakses seluruh wilayah serta warga Kabupaten Blitar. "Baik media elektronik televisi, maupun radio, sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan jelas visi misi dan program kerja paslon," paparnya.
Lalu ketiga, moderator debat publik juga dinilai kaku serta kurang luwes. Sehingga pelaksanaan debat, tidak hidup. "Mungkin dicari moderator yang sebelumnya sudah mengenal kedua paslon, sehingga komunikasinya lebih luwes dan lancar," terang mantan jurnalis ini.
Terakhir, catatan Bawaslu mengenai panggung yang digunakan kurang luas. Sehingga jarak antar kedua paslon dengan moderator, kurang berjauhan. "Intinya selain tercapainya tujuan dari debat publik, juga penerapan protokol kesehatan Covid-19 nya juga harus diperhatikan," tandas pria asal Bojonegoro itu.
Secara terpisah, KPU Kabupaten Blitar selaku pemilik hajat debat publik, melalui Ketua, Hadi Santoso ketika dikonfirmasi hasil evaluasi Bawaslu, dia menjawab jika secara teknis sudah bagus. "Protokol kesehatan sudah kita lakukan secara ketat, bahkan rapid test untuk seluruh pihak yang terlibat juga kita lakukan. Meskipun di PKPU tidak ada ketentuan harus Rapid Test," kata Hadi.
Mengenai evaluasi soal tempat atau gedung, media partner dan moderator, Hadi menegaskan memang rencananya untuk debat publik ke 2 dan 3 akan digelar dengan tempat, media partner dan moderator yang berbeda. "Kami (KPU) berusaha memaksimalkan, dengan menggelar debat publik 3 kali," tegasnya.
Ditambahkan Hadi supaya debat publik dapat diakses lebih luas, pihaknya berharap bantuan banyak pihak untuk menyebarluaskannya. "Seperti melalui kegiatan nonton bareng (nobar) tentunya dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," pungkasnya.(ais)
.jpg)
