SURABAYA (Lenteratoday) - DPRD Kota Surabaya menyayanglan keputusan, kebijakan, dan keberpihakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Komisi B, Bidang Keuangan dan Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya tegas atas kepastian izin operasi minimarket.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz mengatakan, ada ratusan jaringan minimarket nasional yang sudah tidak berlaku izin operasionalnya. Namun kondisi ini dibiarkan dan seolah pemkot tutup mata dengan pelanggaran di depan mata itu.
"Saya mendengar ada lebih dari seratus Indomaret yang izinnya sudah expired. Seharusnya Alfamart dan Indomaret itu ditutup karena izinnya sudah habis. Kalau itu tidak ditutup, itu melanggar perda. Tanpa izin, kenapa dibiarkan?" tanya Mahfudz, Rabu (18/11/2020).
Mahfudz menjelaskan, selama ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya memberikan dispensasi karena alasan pandemi Covid-19. Menurut Mahfudz, kebijakan pemberian dispensasi ini sudah lebih dari cukup, karena dimulai sejak April 2020 sampai sekarang. Sehingga berjalan lebih dari 7 bulan.
"Tidak ada tindakan apa pun. Seharusnya ditutup, kalau memang disperdag tidak bisa menyampaikan ini kepada satpol PP, biarkan kami yang menyampaikan tidak apa-apa. Jangan tebang pilih,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi PKB ini merasa heran dengan sikap Pemkot Surabaya yang memberikan dispensasi kepada Alfamart dan Indomaret karena alasan pandemi. Tapi di sisi lain, hendak menarik distribusi pelaku usaha warung kopi (warkop). Kesannya, pemkot bukan melindungi rakyat kecil malah mencekik kalangan rakyat kecil dengan dalih pandemi.
"Warkop-warkop sudah mulai didata, mau ditarik retribusi, ini sudah ada laporan dari warkop-warkop. Pertanyaan saya, lah ini kenapa tidak ada alasan pandemi?" tanya Mahfudz
Ia menganggap, pelaku usaha warkop bukan perusahaan besar yang memiliki modal dan jaringan luas yang pantas ditarik retribusi. Apalagi di tengah pandemi, bukan hanya minimarket yang terdampak, warkop pun demikian. Menurutnya, harus ada perlakuan yang sama terhadap itu semua.
"Kalau alasan pandemi sehingga ratusan Alfamart dan Indomaret izinnya yang sudah mati dibiarkan. Terus terbalik, ada warkop yang mulai didata dan akan ditarik retribusi, inikan lucu. Yang besar dibiarkan, yang kecil diusik," pungkasnya. (Ard).
.jpg)
