JEMBER (Lenteratoday)- Setelah debat publik Pilkada Jember 2020, kumpulan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) di Jember membantah pernyataan Calon Bupati Jember petahana Faida perihal kondisi GTT-PTT di Jember.
Pernyataan yang dipersoalkan terkait sudah ada Surat Edaran dari Pemerintah yang melarang Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi GTT dan PTT. Tidak dikeluarkannya SK tersebut, kata Faida sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang ada. Selain itu Faida juga mengklaim di saat kepemimpinannya para GTT-PTT mendapatkan BPJS Kesehatan dan beasiswa pendidikan .
Menanggapi itu salah satu GTT di Jember Nur Fadli, menilai semua yang disampaikan Petahana tentang GTT-PTT di Jember 'carpak' alias bohong.
"Bupati yang enggan mengularkan SK bagi GTT-PTT karena alasan patuh aturan, hanya terjadi di Jember dan tidak terjadi di daerah lain," ujar Nur Fadli.
Selain itu, soal beasiswa, Fadli menegaskan sejauh ini tidak ada beasiswa untuk GTT seperti dikatakan Faida. Sedangkan terkait klaim BPJS kesehatan yang diberikan kepada seluruh GTT-PTT di Jember, Fadli mengaku penerapannya masih kocar-kacir dan tidak tertata dengan baik.
Senada dengan Nur Fadli, Ketua Aktivis Pendidikan Jember Ilham Wahyudi membantah klaim sepihak dari Faida. "Yang jelas kalau memang Bupati Jember tidak mengeluarkan SK karena taat kepada Pemerintah Pusat, kenapa kemudian Bupati Purbalingga bisa mengeluarkan SK kepada GTT-PTT didaerahnya. Jika tidak boleh seharusnya Bupati didaerah lain juga tidak bisa," tandas Ilham.
Dia juga menjelaskan, SK sangat dibutuhkan GTT-PTT untuk mengurus sertifikasi guru. Dengan tidak adanya SK, bukan hanya sertifikasi yang tidak bisa diurus tapi juga gaji GTT-PTT tidak akan pernah sesuai dengan upah minimuk kabupaten. (mok)
.jpg)
