SURABAYA (Lenteratoday) - DPRD Jatim meminta pada Pemerintah Pusat lebih serius dalam penanganan Kalu Lamong. Pasalnya, jika penanganan tetap seperti ini, maka banjir dari luapan kali Lamong akan tetap mengancam warga sekitar.
Hingga saat ini, banjir akibat luapan Kali Lamong menerjang tiga Kecamatan di Kabupaten Gresik, yaitu Cerme, Benjeng, dan Balongpanggang. Banjir kali ini terbilang paling parah, merendam ratusan rumah, banjir juga menyebkan dua tanggul di Kecamatan Cerme jebol.
"Yang paling penting di lakukan pusat adalah normalisasi kali Lamong dengan cara mengeruk dan memperlebar kali tersebut, ” kata Anggota Komisi D DPRD Jatim, H Samwil, Minggu (20/12/2020).
Samwil dari dapil Gresik Lamongan ini menandaskan bahwa dari dulu Pemerintah pusat kurang serius menangani banjir Kali Lamong. Padahal, banjir tersebut menyebabkan beberapa daerah di Mojokerto, Gresik dan Surabaya tergenang.
Ketidakseriusan Pemerintah Pusat ini terlihat dari harga pembebasan lahan untuk normalisasi dan pembangunan waduk yang tidak masuk akal. Pembebasan lahan dari dulu dipatok Pemerintah Pusat seharga Rp 70 ribu / meter persegi sampai sekarang hanya naik menjadi Rpb250 ribu / meter persegi. Padahal, harga tanah sekarang sudah jauh di atas itu.
"Akibat harga yang rendah ini, maka warga enggan melepaskan tanahnya. Mestinya Negara harus hadir dan peduli untuk kepentingan rakyat khususnya rakyat Gresik, Mojokerto, dan Surabaya, namun Negara harus berani membeli mahal harga tanah di area kali lamong tersebut, ” harap H Samwil.
Samwil juga mengharapkan Pemkab Gresik dan Pemkot Surabaya supaya tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan atau aji mumpung.
Artinya, mumpung pemerintah pusat menggelontorkan dana pembebasan lahan sehingga Pemda melakukan negosiasi kepada pemilik lahan tersebut yang terkesan seperti ada pemborosan .
Dia juga menandaskan supaya segera dilakukan pelebaran volume Kali Lamong atau pendalaman. Kemudian dibuatkab pompa air di muara sungai karena prediksi lebih besar dari pada debit hujan.
"Solusi ini sangat penting dan harus dilakukan agar banjir luapan kali lamong bisa teratasi secara permanen, ” kata pria asal Bawean Gresik ini.
Politisi Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah Provinsi dalam menangani dampak korban bencana banjir ini tidak menimbulkan korban jiwa sebab ini menjadi pesan dari mantan Gubernur Jawa Timur H. Sukarwo saat itu supaya mengutamakan keselamatan masyarakat jangan sampai ada korban. (Ufi)
.jpg)
