
MALANG (Lenteratoday) - Menjawab tantangan era disrupsi teknologi, Pemerintah Kota (Pemkot) bergegas melakukan trobosan. Salah satunya dengan memprioritaskan upaya peningkatan digitalisasi dan penataan keuangan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di Kota Malang.
“Jadi artinya bahwa keungan inklusi dan literasi harus berjalan seiring,” kata Walikota, Minggu (17/1/2021).
Sutiaji melanjutkan, inklusi dapat mengatur pembiayaan setiap masyarakat yang ingin menikmati layanan keungan formal yang berkualitas. Selain itu sistem ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing masyarakat.
"Di Indonesia, kelompok masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapat akses keuangan antara lain masyarakat berpenghasilan rendah. Ya seperti pelaku UMKM," urainya.
Ia membeberkan berdasarkan data Pemkot Malang, jika saat ini kurang lebih ada sekitar 1000 UMKM yang sudah terdaftar dan masuk e-Commerce market place.
“Kalau masuk market place, sudah masuk pasar global, otomatis juga telah melalui jasa perbankan atau industri keuangan yang benar. Maka dari itu yang namanya inklusi, sambil nanti akan diiringi dengan literasi,” jelas Walikota.
Selain itu, Pemkot Malang juga memiliki program Ojir (Ojo Percoyo Rentenir). Program ini diperuntukan dan disosialisasikan bagi masyarakat agar tidak meminjam modal atau berhutang kepada rentenir.
“Apalagi saat ini kita dorong APBD, sudah saya beri kebijakan mamin (Industri Makanan dan Minuman) di Kota Malang antara Rp 30-50 miliar akan diutamakan 50 persen dibelanjakan pada UMKM,” pungkas Sutiaji. (Sur)