SURABAYA (Lenteratoday) – DPRD Jawa Timur menilai penerapan protokol kesehatan (Prokes) di daerah pinggiran atau pedesaan masih kurang. Untuk itu, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu lebih mengecurut lagi, artinya ada PPKM lokal untuk tingkat kecamatan atau desa.
Usulan tersebut muncul dari Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah. Pasalnya, dia merasa prihatin dengan penerapan protokol kesehatan di daerah daerah pinggiran dan pedesaan. Selain itu, pada penerapan PPKM tahap pertama kemarin, juga ada beberapa daerah yang angka kematiannya malah meningkat.
“Saat turun ke beberapa daerah pinggiran, saya melihat banyak masyarakat kurang melakukan prokes dalam aktivitas sehari-hari. Saya sering jumpai kerumunan hingga tak menggunakan masker,” kata politisi yang juga sekretaris DPW PKB Jatim ini, Kamis (28/1/2021).
Dia juga melihat masyarakat akar rumput minim sekali dalam penerapan prokes. Hal itu berbeda dengan kesadaran masyarakat di daerah padat yang lebih tinggi. “Yang saat ini menjadi perhatian pemerintah harus masyarakat pinggiran. Disana kesadaran masyarakat untuk penerapan 3 M berkurang. Oleh sebab itu lebih ideal untuk diberlakukan PPKM lokal,” paparnya Anik. (ufi)
.jpg)
