SURABAYA (Lenteratoday) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali melakukan pergerasan pada para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. Hal itu sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemprov Jatim.
Pelantikan terhadap 92 pelajabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono ini berlangsung di di Ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (9/2/2021). Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 821.2/943/204/2021 tanggal 9 Februari 2021.
“Ini hanya perubahan nomenklatur/SOTK. Karena ada perubahan nomenklatur harus segera dilantik agar segala sesuatunya bisa dijalankan seperti honor, perencanaan lainnya,” kata Sekdaprov Jatim.
Dia mencontohkan, terdapat beberapa biro yang mengalami perubahan nomenklatur. Seperti Biro Adminsitrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Pengadaan Barang/Jasa menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Biro Humas dan Protokol menjadi Biro Administrasi Pimpinan.
Menurut Heru, ada harapan besar dengan adanya perubahan maka struktur organisasi dapat lebih menajamkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemprov Jatim. Sehingga tujuan organisasi yang tercermin dalam capaian kinerja organisasi bisa berjalan lebih baik lagi.
“Dan sebagai organisasi yang dinamis serta responsif, Pemprov Jatim akan senantiasa membangun organisasi dengan berbagai penyempurnaan, baik dari sisi struktur organisasi, tugas dan fungsi, maupun pejabat yang akan mengisi jabatan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Heru juga meminta kepada seluruh pejabat agar membangun sinergitas guna mewujudkan program Nawa Bhakti Satya dengan prinsip kerja Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif (CETTAR). Kemudian, secermat mungkin menggunakan anggaran sehingga anggaran dapat terserap secara efektif dan efisien untuk mencapai target.
Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga setiap pegawai merasa nyaman bekerja dan selalu meningkatkan kinerja pribadi, unit kerja maupun keseluruhan organisasi, termasuk didalamnya mendorong suatu cara kerja baru yang inovatif.
Dalam melaksanakan tugas, lanjut Heru, agar selalu melakukan identifikasi masalah dan mengembangkan alternatif pemecahannya, serta menentukan alternatif terbaik berdasarkan asumsi-asumsi yang logis.
Terkait OPD yang masih kosong, Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim itu menegaskan, menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (ufi)
.jpg)
