SURABAYA (Lenteratoday) - Ketua DPRD Jatim, Kusnadi berupaya mencari formula untuk memajukan kegiatan kesenian dan Kebudayaan di Jatim. Hal ini seiring dengan aspirasi dari Presidium dan Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) yang disampaikan saat audiensi di DPRD Jatim, Selasa (16/2/2021).
Dari audiensi tersebut diketahui beberapa keluhan DKJT, diantarnya terkait dengan anggaran dan juga berbagai kegiatan lainnya. Untuk itu, Kusnadi akan berupaya membuka ruang dialog bersama antara DPRD, Pemprov, dan DKJT. Inti dari dialog tersebut untuk membahas secara komprehensif tentang bagaimana upaya bersama-sama menciptakan kultur berkesenian dan kebudayaan di Jatim yang kondusif.
“Karena bagaimanapun, kegiatan kesenian dan kebudayaan adalah salah satu aspek penting dalam membangun sebuah peradaban di masyarakat,” Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjungan Jatim ini.
Terkait dengan anggaran, Kusnadi mengatakan bahwa hal itu harus bersinergi dengan Pemprov Jatim. Sebab anggaran terkait dengan pagu yang ada di APBD. “Persoalan anggaran DKJT ini harus disinergikan lebih lanjut dengan Pemprov Jatim,” tandasnya.
Namuan demikian, Kusnadi tetap menampung berbagai aspirasi dari DKJT ini. Untuk selanjutnya akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Sedangkan karya para seniman, Kusnadi mengatakan bahwa sudah ada Undang-Undang yang menjadi payung hukum untuk melindungi hak cipta pengkaryaan dari para seniman.
“Selain itu, juga ada peraturan tentang warisan budaya. Namun, peraturan tersebut juga harus diperkuat hingga tingkat daerah naik provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Sementara itu, Sekjen DKJT, Chrisman Hadi mengatakan, yang menjadi salah satu kendala di DKJT adalah masalah anggaran. Sebab sejak 10 tahun lalu nilai anggaran yang diterima selalu sama yaitu Rp1,6 miliar. Anggaran tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kegiatan kegiatan kesenian saat ini.
“Sudah sepuluh tahun terakhir ini, masih belum ada perubahan alokasi anggaran untuk DKJT. Anggaran Rp 1,6 miliar pertahun tak sebanding dengan volume kegiatan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur,” terang
Sementara itu, Presidium DKJT Taufik Monyong mengunkapkan soal lemahnya regulasi hukum atau peraturan daerah, yang memberikan dukungan ruang eksplorasi serta perlindungan karya. Hal itu disampaikan. (ufi)
.jpg)
