Surabaya - Pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini yang melibatkan sekitar 270 daerah di Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menegaskan supaya tidak ada yang bermain-main dalam pelaksaan pesta demokrasi tersebut.
Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggara Pemerintah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang dilakukan di Convention Hall Grand City, Surabaya, Kamis (9/1/2020). "Saya tidak ingin ada yang bermain main saat Pilkada," katanya dihadapab Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur, para Kepala Daerah se Jatim dan Kapolres Se Jatim serta instansi lainnya.
Untuk itu, Firli menegaskan supaya pihak penyelenggara pemilihan melakukab seleksi yang ketat terhadap para bakal calon pasangan kepala daerah yang akan mendaftar. Diantaranya adalah pada track record mereka, jangan sampai ada yang meninggalkan jejak hukum.
"Jangan sampai ketika menjelang pemilihan kemudian terganjal masalah hukum. Ini sama saja dengan meninggalkan masalah. Kami tidak ingin dianggap sebagai pihak yang tidak netral atas penegakan hukum, sebab jika ada satu calon yang proses maka ada calon lain yang merasa diuntungkan atau dirugikan," tandasnya.
Dia juga mengharapkan, para calon kepala daerah ketika masuk kontesrasi pilkada sudah benar benar bersih dari kasus korupsi atau lainnya. "Sekali lagi, jangan sampai meniggalkan masalah," paparnya.
Terkait hal ini, Firli meminta pada Gubernur Jatin Khofifah Indar Parawansa supaya nanti mengumpulkan para pasangan calon kepala daerah di 19 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak di Jatim. Firli akan memberikan arahan pada mereka supaya nantinya tidak terjebak pada kasus korupsi diantaranya pada pengadaan barang dan jasa.
"Saya tidak happy ada kepala daerah yang tertangkap operasi tangkap tangan atas kasus korupsi," katanya. (ufi/sur/ard)
.jpg)
