SURABAYA (Lenteratoday) – Merasa masih ada diskriminasi dalam pendidikan antara SMA, SMK dan MA, Persatuan Guru NU (Pergunu) Jatim wadul ke DPRD Jatim, Jumat (26/3/2021). Selain itu, mereka juga mendesak pada Pemprov Jatim untuk memberikan bantuan pendidikan yang sama antara SMA, SMK dan MA.
Kedatangan Pergunu diterima Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah di ruang VIP. Ketua Pergunu Jatim, Sururi langsung menyampaikan aspirasi mereka terkait kesejahteraan profesi guru. Khususnya bagi guru-guru di lembaga pendidikan di bawah naungan NU Jatim.
“Masih terdapat problem diskriminasi kebijakan pendidikan antara sekolah dan madrasah. Seperti kesenjangan alokasi anggaran, perbedaan kebijakan maupun perpedaan sistem administrasi perencanaan dan pelaporan. Kesemuanya itu berpotensi merugikan atau memberatkan eksistensi madrasah-madrasah milik NU,” jelasnya.
Selain itu, dia juga wadul terkait program Tistas (Gratis Berkualitas) yang dinilai masih banyak terjadi diskriminasi. “Untuk itu Pergunu Jatim mendesak Pemprov dan DPRD Jatim memberikan alokasi bantuan dana dengan nominasi/besaran yang sama antara SMA, SMK dan MA sebagai wujud keadilan perlakuan kepada sesama lembaga pendidikan di Jatim,” harap Sururi.
Dia juga menandaskan, bahwa saat ini masih banyak guru termasuk Pergunu di Jatim yang kesejahteraannya masih di bawah. Sebab mereka masih banyak yang mendapatkan bayaran di bawah UMR. Untuk itu, Sururi meminta supaya DPRD dan Pemprov Jatim mencarikan solusi supaya bayaran Pergunu bisa setara dengan UMK.
Mendapatkan wadulan dari Pergunu Jatim, Wakil Ketua DPRD, Jatim Anik Maslachah berjanji akan memperhatikan dan turut memperjuangkan apa yang mereka sampaikan. Anik juga berharap pada guru termasuk Pergunu bisa mendapatkan perlakukan dan kesejahteraan yang sama.
Anik berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke Kemenag Jatim. “Mengingat yang mengurusi guru keagamaan itu menjadi tanggungjawab Kemenag,” kata Anik yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim ini. (ufi)
.jpg)
