PAMEKASAN (Lenteratoday) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan menyorot rencana impor beras dan garam oleh pemerintah pusat. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Pamekasan Ismail.
Dia mengatakan rencana pemerintah tersebut dikhawatirkan justru akan merugikan petani. Karena faktanya petani beras dan garam saat ini sedang memasuki masa panen. Termasuk para petani beras dan garam di Pulau Madura.
"Kalau impor pasti harga di petani hancur dan petani rugi. Pemerintah seharusnya membeli hasil petani agar membantu perekonomian di masa pandemi. Jadi kami tegaskan bahwa kami menolak impor beras dan garam," ujar Ismail, Kamis (25/3/2021).
Dia menambahkan, selain sekarang sedang masuk masa panen, sebelumnya Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengatakan jika stok beras masih cukup banyak. Dengan begitu, rencana impor beras dan garam ini dinilainya tidak masuk akal.
"Hari ini masa panen beras di semua wilayah apalagi di Madura. Garam juga sedang panen. Disaat panen ini tiba-tiba ada rencana impor beras satu juta ton dan tiga juta ton garam. Kita negara agraris. Apa yang ditanam semua subur.
Kalau pemerintah pusat ingin impor maka ini sebenarnya tidak masuk akal," tegasnya.
Untuk itu pihaknya sepakat menolak impor beras. Sama halnya dengan yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. "Impor beras faktanya justru mengancam petani merugi. Untuk itu kami sepakat menolak," pungkasnya.(wan)
.jpg)
