PKS Jatim : Bom Bunuh Diri di Gereja Makassar Tidak Sejalan dengan Nilai Agama dan Komitmen Partai

SURABAYA (Lenteratoday) - PKS Jatim mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makasar. Hal ini diungkapkan Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan, dalam penutupan Rakerwil PKS Jawa Timur di Dyandra Convention Center Surabaya, Minggu (28/3/2021).

“Kami minta polisi mengusut tuntas kasus itu. Semoga Jatim bisa menjaga suasa kondusif. Pemerintah Jatim sudah bagus telah menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan partai politik,” tegas Irwan Setiawan.

Pihaknya menilai tindakan bom bunuh diri tersebut tidak sejalan dengan nilai - nilai agama maupun komitmen partai PKS. Dalam Rapat Kerja Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur Tahun 2021 yang diselenggarakan pada 26-28 Maret 2021 ini menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan partai. Diantaranya, mengokohkan visi Partai Islam Rahmatan Lil-alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam cakupan visi Islam rahmatan lil-Alamin ini PKS Jawa Timur berkomitmen bersama dengan elemen kebangsaan lainnya di Jawa Timur untuk menampilkan wajah agama yang moderat (wasathiyah) untuk menciptakan hubungan timbal balik yang positif. Sehingga, dapat menciptakan keharmonisan antar sesama anak bangsa, melahirkan generasi cerdas, yang beriman dan berakhlak mulia, serta berkontribusi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, memperkuat sikap PKS sebagai partai yang terdepan dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan kepada rakyat Jawa Timur melalui berbagai program kerja dari seluruh bidang, struktur, dan anggota legislatif khususnya pada misi pelayanan sosial kemanusiaan yang mendesak dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 serta berbagai bencana alam yang terjadi di Jawa Timur. Ini agar masyarakat Jawa Timur mampu melewati krisis pandemi dan beratnya tekanan ekonomi.

PKS juga berkomitmen untuk mengawal kebijakan dan berbagai proses legislasi di DPRD agar tetap sejalan dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan fitrah demokrasi. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mampu mencegah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.(ist)