KEDIRI (Lenteratoday) - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) saat ini tengah ikhtiyar untuk menata pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka memberikan warna masa depan Indonesia yang tidak mudah. Pihaknya juga tengah memperjuangkan Perpres mengenai UU Pesantren agar kewajiban negara segera tuntas.
"Kami mohon doa dan dukungannya, kalau perlu kita lakukan pertemuan khusus. Insyaallah 8 April, PKB mengadakan Munas Alim Ulama dan Muskernas. Target minimal Pak Jokowi segera menegesahkan Perpres tentang Pesantren sehingga target kebutuhan pesantren terpenuhi," katanya saat melakukan silaturahim ke Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Senin petang (5/4/2021).
Dia juga menjelaskan bahwa PKB tengah memperjuangkan tiga prioritas PKB. Pertama pendidikan, memaksakan pasal UU APBN 20 persen untuk pendidikan agar tidak berubah. Relatif secara umum UUD yang memaksa APBD 20 persen untuk pendidikan berjalan lancar meski belum sempurna.
Selain itu, target maksimalnya adalah membawa peran ikhtiyar nahdliyin dalam melakukan perbaikan pasca pandemi. "Terakhir kami memohon doa semoga Ramadhan semua lancar bisa melaksanakan kewajiban dan ibadah penuh kekhusyukan, tak ada halangan dan pandemi segera berakhir," kata Gus AMI.
Sementara itu, KH Abdullah Kafabihi Mahrus menuturkan bahwa sejak dulu hubungan PKB sebagai parpol yang didirikan oleh para kiai, tidak bisa dilepaskan dari Ponpes Lirboyo.
Melalui kesempatan itu, pihaknya juga menitipkan pesan kepada Gus AMI dan jajaran DPP PKB agar bisa menyampaikan kepada pemerintah supaya memberikan perhatian khusus terhadap maraknya peredaran narkoba yang sangat masif dan merusak generasi muda, termasuk di lingkungan pesantren.
Ketiga, pihaknya juga menitipkan pesan agar pemerintah lebih serius dalam menangani persoalan terorisme. "Kami mengharapkan Indonesia aman. Pancasila dipermasalahkan kami para kiai tentu tidak menghendaki," katanya.
Sementara itu, KH Anwar Iskandar, salah satu pengasuh Ponpes Lirboyo, berharap agar PKB memperjuangkan peningkatan anggaran di Kementerian Agama. Sebab, anggaran madrasah dan pesantren yang ditangani Kementerian Agama jauh di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan padahal yang ditangani juga cukup banyak.
"Output pesantren seolah-olah dianak tirikan, tapi melahirkan nasionalisme tinggi. Padahal sekolah negeri yang dibiayai negara, justruradikalisme muncul disana. Kalau di pesantren nasionalisme sudah tidak diragukan karena pesantren dibekali dengan hubbul waton minal iman (mencintai Tanah Air bagian dari iman)," katanya.
Pihaknya juga berpesan agar UU Pesantren nantinya jangan sampai membuat kemandirian pesantren menjadi berkurang, apalagi ada ruang intervensi pesantren oleh pemerintah.
Dalam silaturahim untuk mempererat hubungan baik dengan para ulama, terutama para ulama sepuh, dan untuk meminta nasihat dan doa agar bisa menjalankan tugas perjuangan di jalur politik secara baik dan berkah ini Gus AMI didampingi Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, dan Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri.
Rombongan disambut para kiai sepuh dan jajaran masayikh Lirboyo antara lain Pengasuh PP Lirboyo KH Anwar Mansur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, dan KH Hasan Syukri Zamzami; Pengasuh PP Al Amin, Ngasinan, Kota Kediri KH Muhammad Anwar Iskandar; masayikh Lirboyo KH Athoillah, Ketua DPC PKB Kota Kediri yang juga keluarga Lirboyo KH Abdul Muid Shohib, dan Gus Adibussholah Anwar. (ufi)
.jpg)
